Tinjauan siyasah syar’iyah terhadap wasiat wajibah bagi anak angkat dalam KHI pasal 209

Hukum Islam tidak mengenal adanya ahli waris anak angkat (adopsi). Dalam KHI pasal 209, disebutkan bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat mendapatkan wasiat wajibah dengan besar 1/3 bagian. Pasal 209 merupakan suatu gagasan baru yang dituangkan menjadi suatu kaidah hukum yang mengacu pada kemaslahatan. Pemberian wasiat wajibah tersebut dilakukan dengan mengadaptasi nilai-nilai hukum adat secara terbatas ke dalam hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan anak angkat dalam KHI, untuk mengetahui kedudukan wasiat wajibah dalam KHI, dan untuk mengetahui akibat hukum dari adanya wasiat wajibah bagi anak angkat. Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa setiap kebijakan yang dibuat oleh pihak yang berwenang tidak akan terlepas dari yang namanya politik hukum yang dalam perspektif Islam dipakaikan dengan istilah siyasah syar’iyah. Dalam perumusan KHI, berlandaskan pada sumber hukum Islam yakni Al-Qur’an dan sunah Rasul dan secara hierarki berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun terdapat ketentuan yang terkait dengan masyarakat majemuk, khususnya tradisi masyarakat lokal diantaranya pasal 209. Ketentuan pasal 209 mengenai wasiat wajibah bagi anak angkat dan orang tua angkat merupakan suatu ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa negara/lembaga yang berwenang dengan berlandaskan pada kemaslahatan umat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, analisis dengan pendekatan kualitatif.Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan library research (penelitian pustaka). Pengumpulan dan pengolahan data dilakukan dengan cara memahami buku-buku yang berkaitan dngan penelitian, menganalisis data yang berkaitan dengan penelitian, serta merumuskan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan, dimana pengangkatan anak tersebut tidak mengubah nasab dan hak kewaraisannya; (2) wasiat wajibah merupakan wasiat yang dalam pelaksanaannya tidak bergantung pada kemauan si pewasiat tapi penguasa atau hakim memberi putusan wajib wasiat. Wasiat wajibah berfungsi sebagai pengalihan hak waris antar anak angkat dnegan orang tua angkat; (3) keberadaan wasiat wajibah dalam KHI didasarkan pada rasa keadilan dan perikemanusiaan, bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan bagi anak angkat dan orang tua angkat, dikarenakan tidak adanya hak saling mewarisi. Namun ketentuan wasiat wajibah tidak pulamenghilangkan kedudukan hak waris-mewarisi anatara orang tua angkat dengan saudara-saudaranya