Pelaksanaan pasal 275 ayat (1) undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pelanggaran fasilitas pejalan kaki di trotoar Kota Bandung

Data pelanggaran fasilitas pejalan kaki di trotoar yang dihimbau oleh dinas perhubungan serta dari pengamatan sehari-hari memberikan gambaran bahwa tingkat pelanggaran fasilitas pejalan kaki dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat kurang, hal ini apabila tidak dilakukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan tingkat kepatuhan hukum masyarakat maka akan menimbulkan ketidak nyamanan, ketidak tertiban dan kerugian bagi pengguna jalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penegakan hukum di bidang penggunaan fasilitas pejalan kaki, kendala yang dihadapi dalam menangani pelanggaran fasilitas pejalan kaki, dan upaya yang dilakukan dalam menangani pelanggaran fasilitas pejalan kaki. Teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah berdasarkan teori Prof. Dr. Soejono Soekanto yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan prasarana, atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum dan faktor masyarakat, maka untuk mewujudkan penegakan hukum dalam lalu lintas di bentuk Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 275 Ayat (1). Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yaitu penelitian yang memberikan gambaran mengenai fakta-fakta terkait penegakan hukum pelanggaran lalu lintas terhadap fasilitas pejalan kaki di trotoar Kota Bandung. Metode pendekatannya yuridis empiris yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk melihat kenyataan yang ada dalam praktek lapangan. Pendekatan ini dilakukan upaya pengkajian atau penelitian kepustakaan. Analisis data yang digunakan secara kualitatif yaitu tanpa menggunakan rumusan angka dan hasil akan dipaparkan secara deskriptif dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap fasilitas pejalan kaki di Kota Bandung belum sepenuhnya maksimal/kurang efektif karena dalam tanggung jawab pelanggaran fasilitas pejalan kaki belum sepenuhnya berdasarkan Pasal 275 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan masih tingginya pelanggaran fasilitas pejalan kaki di trotoar Kota Bandung. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi diantaranya substansi hukum yang kurang maksimal, kurangnya jumlah personel, kurangnya sarana dan prasarana dan rendahnya kesadaran hukum, sehingga upaya yang dilakukan adalah memberikan sosialisasi pemahaman himbauan kepada masyarakat, menambahkan personil, melakukan apel pagi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat