Pelaksanaan penegakan hukum perjudian togel Hongkong di wilayah Polres Majalengka dihubungan dengan pasal 303 KUHPidana Jo PP No.9 tahun 1981 tentang pelaksanaan penertiban perjudian

Mernurut pasal 303 KUHPidana, Perjudian adalah permainan yang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka. Perjudian adalah salah Stu bentuk tindak pidana yang meresahkan masyarakat, hal itu di tegaskan dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1981tentang pelaksanaan pernertiban perjudian. Salah satu bentuk perjudian yang marak di Kabupaten Majalengka adalah perjudian Togel Hongkong, dalam perjudian tersebut pelaku menebak angka yang telah dikeluarkan oleh bandar, apabila angka tebakan pelaku itu benar, maka pelaku tersebut yang mendapatkan keuntungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian Togel Hongkong di Kabupaten Majalengka, mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan Polres Majalengka. Penelitian ini mengacu kepada teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, sedangkan peraturan yang di gunakan adalah pasal 303 KUHPidana Jo Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1981 tentang pelaksanaan penertiban perjudian. Jenis penelitia ini adalah deskriptif analis yaitu penelitian yang menggambarkan suatu perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum terkait penegakan hukum tindak pidana perjudian togel hongkong. Pendekatan penelitian ini menggunakan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa, pihak kapolisian melakukan razia terhadap praktek perjudian togel hongkong dengan melibatkan BABINSA, SATPOLPP, dan u sur masyarakat lainnya. Pihak Kepolisian melakukan penyidikan, penyelidikan, yang diteruskan ke Kejaksaan dan di proses di Pengadilan, kemudian para pelaku di beri sanksi. Kendala yang dihadapi oleh aparat Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian togel hongkong antara lain: kendala internal, berkaitan dengan terbatasnya aparat, minimnya sarana prasarana, dan kendala eksternal antara lain: kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kepada Polisi dan adanya miss komunikasi antara masyarakat dan aparat. Untuk mengatasi kendala tersebut, pihak Kepolisian memiliki beberapa upaya, diantaranya upaya prevantif, upaya represif, dan upaya kuratif dan rehabilitasi