Pertanggungjawaban pidana anak atas kepemilikan senjata api dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak: Studi kasus nomor 12/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bdg

Kejahatan merupakan suatu kenyatan sosial, kejahatan dapat dilakukan oleh berbagai kalangan baik itu anak-anak, remaja dan dewasa. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika terbukti melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa. Anak yang berhadapan dengan hukum, anak harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah ia lakukan. Seperti kasus dikota Bandung atas kepemilikan senjata api oleh anak yang seharusnya tidak boleh dilakukannya, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana anak atas kepemilikan senjata api di kota Bandung dan mengetahui pertanggungjawaban pidana anak, faktor penyebab serta analisis Putusan Pengadilan Negeri Kota Bandung. Penelitian ini mengacu kepada teori perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana menurut Moeljatno, sedangkan peraturan yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode yang digunakan penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan yaitu, bahan hukum premier, sekunder, tersier. Sumber data yang digunakan data premier, sekunder dan tersier. Alat pengumpulan data, studi kepustakaan dan studi lapangan. Metode analisis data yang digunakan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa, pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan senjata api adalah bagaimana pelaku dapat mempertanggungjawabakan perbuatannya tersebut karena memang ada unsur kesalahan. Sanksi yang diancam kepelaku diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor. 15 Tahun 1951. Faktor penyebab anak menggunakan senjata api antara lain: kondisi lingkungan, tingkat pendidikan, keadaan keluarga dan kondisi ekonomi. penerapan hukum pidana materiil pada pasal 1 ayat (1) undang-undang Nomor 12/Drt/1951 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam penerapan hukum pidana formil terdapat ketimpangan dimana tidak di gali kenapa anak dapat membawa, menguasai dan menyalahgunakan senjata api