Pelaksanaan pembiayaan murabahah di koperasi jasa keuangan syariah Nurul Falah di Sayati Bandung

KJKS Nurul Falah adalah lembaga keuangan syariah berbentuk koperasi, dimasyarakat sebagai pengelola perekonomian dengan sistem syariah. Salah satu produk yang dihasilkan yaitu pembiayan murabahah. Akad pembiayaan dalam murabahah harus sesuai dengan prakteknya, syarat sahnya suatu akad itu harus terpenuhinya syarat dan rukun dari akad. Penelitian ini memiliki tujuan diantaranya, pertama untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembiayaan murabahah di KJKS Nurul Falah Sayati Bandung. Kedua untuk mengetahui bagaimana pandangan DPS terhadap pelaksanaan pembiayaan murabahah di KJKS Nurul Falah Sayati Bandung. Ketiga untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksaanaan pembiayaan murabahah di KJKS Nurul Falah Sayati bandung. Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa di dalam berbagai aspek muamalah, termasuk dalam akad murabahah di KJKS Nurul Falah Sayati Bandung, baik dalam terpenuhinya rukun dan syarat akad, maupun dalam pelaksanaannya harus jelas dan sesuai dengan ketentuan syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu metode yang memaparkan atau menggambarkan pelaksanaan pembiayaan Murabahah yang terjadi di KJKS Nurul Falah Sayati Bandung. Adapun teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara lansung dengan pihak KJKS Nurul Falah Sayati Bandung. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa, faktor-faktor penyebab pihak KJKS Nurul Falah memberikan pembiayaan murabahah yakni dengan adanya analisis kelayakan jadi nasabah diharuskan mempersiapkan dokumen tentang data diri nasabah sebagai langkah awal pengajuan pembiayaan. Dan hal yang paling menentukan adalah analisis kelayaakan yang mencakup mulai dari analisis karakter atau kepribadian, kemampuan, modal, jaminan, dan kondisi nasabah, yang dilakukan oleh account officer dan jajaran manajemen. Praktek semacam ini bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Ketentuan pertama poin (9) yang menyebutkan bahwa, “jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang dibeli, jadi secara prinsip barang menjadi milik bank”. Dengan Fatwa tersebut, maka pembiayaan murabahah harus dilakukan setelah ada barang bukan pada saat penyerahaan uang oleh pihak KJKS kepada nasabah. Syarat adalah unsuk yang membentuk keabsahan suatu akad. Sedangkan sahnya suatu akad sangat tergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat akad. dengan demikian pelaksanaan Pembiayaan murabahah di KJKS Nurul Falah sayati Bandung adalah fasid/rusak