Tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana perburuan satwa Badak Jawa dalam pasal 21 ayat 2 undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya

Pemburuan satwa yang dilindungi merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan menangkap atau menjebak hewan didalam habitatnya untuk maksud diperjual belikan ataupun untuk dipergunakan secara pribadi. Tindak pidana perburuan satwa dilindungi diatur dalam pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan sanksi pidana terhadap tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi, dan tinjauan hukum pidana islam mengenai sanksi sanksi tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi, serta relevansi sanksi hukum pidana islam dengan Undang-undang terhadap tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi dokumen yang ditunjukan untuk menjelaskan suatu masalah yang bersifat teoritik dan normatif berdasarkan isi atau materi yang terdapat dalam berbagai literatur atau teks. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, (1) sanksi tindak pidana perburuan satwa badak jawa dalam pasal 21 ayat 2 diatur dalam pasal 40 ayat 2 adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah) (2) sanksi tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi menurut hukum pidana islam adalah diberikan kepada Ulul Amri (penguasa) untuk menentukan sanksi atas perrbuatan tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi (3) relevansi hubungan anara sanksi tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi dalam hukum positif dan hukum pidana islam sama-sama bertujuan sebagai sarana pendidikan dan untuk tindakan preventif atau pencegahan agar tidak ada kejadian serupa dikemudian hari kemudian sanksi ta’zir dalam hukum pidana islam sama dengan hukum positif yang mana penyerahan sanksi tindak pidana diserahkan kepada ulul amri atau penguasa yang berwenang