Analisis putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor:717/Pdt.G/2018/Pa.Pwk tentang sengketa ekonomi Syari’ah dalam pembiayaan murabahah

Kehadiran lembaga keuangan sangatlah di dambakan bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dengan adanya bank syari’ah semoga bisa menjauhkan dari segala yang dilarang oleh Allah S.W.T. Namun, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pembiayaan seperti dalam putusan Nomor: 717/Pdt.G/2018/Pa.Pwk tentang perbuatan melawan hukum dijelaskan bahwa nasabah tidak tepat waktu melakukan pembayaran angsuran, dan pelelangan barang agunan diamana pihak bank ketika melakukan eksekusi barang agunannya tidak melalui pejabat lelang yang telah ditentukan sehingga eksekusi barang agunan yang dilakukan pihak bank tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksaan lelang Nomor 27 /PMK.06/2016maka timbulah persengketaan ekonomi syariah diantara kedua pihak. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana 1) struktur dan isi putusan, 2) Pertimbangan Hakim dan 3) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai perkara Nomor 717/Pdt.G/2018/PA.Pwktentang perbuatan melawan hukum dan Penyelesaian Sengketa Dalam Akad Murabahah. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori mengenai akad dan dan kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Metode yang digunaan adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang ddilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk ditelitidengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan litelatur –literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dengan menggunakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Penelitian ini berdasarkan pada data yang terkumpul menujukan bahwa 1) Struktur dan Isi putusan terhadap putusan Ekonomi Syari’ah Nomor 717/Pdt.G/2018/PA.Pwk tentang perbuatan melawan hukum ini adalah bagian dari keseluruhan suatu putusan, 2) Pertimbangan hukum dari putusan Ekonomi Syari’ah Nomor 717/Pdt.G/2018/PA.Pwk tentang perbuatan melawan hukum ini bahwa Pengadilan Agama Purwakarta tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo karena adanya klausul dalam Pasal 17 Akta Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 09 3) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah persengketaan yang terjadi di Pengadilan Agama Purwakarta antara Nasabah dan Bank Syariah dalam perkara ekonomi syariah ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 /PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang