Pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi oleh dewan etik kaitannya dengan prinsip objektivitas: Studi keputusan dewan etik nomor 18/lap-v/bap/de/2018

Setelah Amandemen UUD NRI 1945 khususnya pada bab Kekuasaan Kehakiman terbentuklah 2 lembaga Negara yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial melengkapi Mahkamah Agung. Sehingga sampai saat ini terdapat dua (2) Lembaga Negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konsttitusi, lain hal nya dengan Komisi yudisial, tugasnya berkaitan dengan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku Hakim, namun setelah dikeluarkannya Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi tidak termasuk dalam hakim yang menjadi objek pengawasan oleh Komisi Yudisial, maka berkuranglah kewenangan Komisi Yudisial sebagai lembaga eksternal yang dapat mengawasi Hakim Mahkamah Konstitusi. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bentuk dan efektivitas Dewan Etik dalam menjaga, menegakan, kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku Hakim Konstitusi kaitannya dengan keputusan Dewan Etik nomor 18/lap-v/bap/de/2018. Penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif analisis, bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan tertentu dan pada saat tertentu atau mengenai gejela yuridis yang ada yang terjadi dalam masyarakat, pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan melakukan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan, ditujukan hanya pada peraturan – peraturan atau bahan hukum lain yang berkaitan. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori lembaga Negara, teori validitas dan efektivitas, dan teori Pengawasan, Dimana dalam hasil penelitian menunjukan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai peranan yang sangat vital dalam menjalankan amanat yang telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar NRI 1945, Maka, penting adanya lembaga pengawasan terhadap Hakim Konstitusi agar tetap terjaga kehormatan serta keluhuran martabatnya, agar selaras antara prinsip, serta perilaku Hakim itu sendiri agar senantiasa selalu dalam kaedah-kaedah kehormatan Hakim. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, penulis menemukan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Etik memiliki dua arah yaitu refresif dan bisa juga preventif, yang mengandung arti bahwa preventif berarti mencegah terjadinya pelanggaran etik oleh Hakim Konstitusi dan refresif memiliki arti menjaga agar pelanggaran yang sama tidak dilakukan kembali, sebagaimana tertuang dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan Pasal 22 huruf e Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Efektivitas pengawasan Dewan Etik kaitannya dengan Keputusan yang telah dikeluarkan nomor 18/LAP-V/BAP/DE/2018 oleh Dewan Etik telah valid namun belum begitu Efektif