Analisis putusan judicial review Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara bilangan pembagi pemilih

Permasalahan pemisahan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Pemisahan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan ini dapat menimbulkan problem hukum, dari sisi filosofis, teoritis, dan yuridis. Wewenang untuk melakukan uji materi dibagi atau disebarkan ke dua organ hukum, masing-masing dengan ruang lingkup tinjauan sendiri yaitu, Mahkamah Agung meninjau peraturan di bawah tingkat Undang-undang, sedangkan Mahkamah Konstitusi mengkaji hal yang sama dengan lain tingkatnya. Pada perkara Bilangan Pembagi Pemilih berbenturannya putusan kedua lembaga tersebut hingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam judicial review. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis putusan judicial review Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara bilangan pembagi pemilih. Mengetahui dan Memahami bagaimana upaya serta pembenahan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Bilangan Pembagi Pemilih. Penelitian ini menggunakan teori utama (grand theory), yaitu teori lembaga negara. Sebagai turunannya, menggunakan teori kewenangan sebagai teori menengah (middle theory). Kemudian menggunakan teori kepastian hukum sebagai teori aplikatif (Applied theory). Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala peristiwa, kejadian yang terjadi sekarang, dengan pendekatan yuridis normatif. Analisis data ini dilakukan dengan analisis kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan; Pertama, pembenahan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam judicial review tidak menunjukan adanya hubungan dan keterikatan. Hal ini disebabkan karena kedua lembaga memiliki objek kewenangan judicial review yang berbeda dalam tatanan praktis bahwa model penyerahan kewenangan judicial review pada dua lembaga negara yang berbeda justru rentan melahirkan persoalan hukum. Kedua, upaya pembenahan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam kewenangan judicial review pada satu jenjang hierarki peraturan perundang-undangan yang saling terkait dan peraturan dibawahnya wajib tunduk pada norma hukum yang tertuang dalam peraturan lebih tinggi