Tinjauan yuridis terhadap putusan pengadilan tinggi Jawa Barat No 275/Pdt/2016/Pt.Bdg tentang wakaf di Kota Tasikmalaya dihubungkan dengan PP No 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Tanah Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah ijtima'iyah (ibadah sosial). Karena wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridha-Nya. Maksud dikeluarkannya PP Nomor 28 Tahun 1977 adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai tanah wakaf serta pemanfaatannya sesuai dengan tujuan wakaf. Dimana di Kota Tasikmalaya yaitu Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana ketentuan objek tanah wakaf menurut PP No 28 Tahun 1977 tentang Tanah Milik dan bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan No 275/PDT/2016/PT.BDG. Konsep dari kerangka pemikiran penelitian ini adalah Undang-Undang dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwasannya Negara Indonesia adalah negara hukum, maka dari itu segala aspek kehidupan harus seruai dengan aturan yang berlaku dalam peraturan perundang-undang dan sebagai bagaimana status hukum tanah wakaf, bagaimana mekanisme pendaftaran tanah wakaf, kedudukan hukum atas tanah sengketa yang dijadikan tanah wakaf, dan penyelesaian sengketa atas tanah wakaf sengketa. Ada beberapa Teori yang menjelaskan hal tersebut. Adapun metode yang digunakan adalah kualitatif, merupakan data yang berupa kata-kata dan bukan angka-angka. Adapun alasan peneliti menggunakan ini karena data yang dikumpulkan berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan yang telah ditetapkan tinjauan yuridis terhadap penerapan wakaf tanah. Serta dalam metode kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang maupun prilaku yang dapat diminati. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Ketentuan Objek Jenis Wakaf yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 beserta berbagai peraturan pelaksanaannya adalah jenis wakaf khairi atau wakaf untuk umum. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang diatur hanyalah wakaf sosial (untuk umum) atas tanah milik. Bentuk-bentuk perwakafan lainnya seperti perwakafan keluarga tidak termasuk yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini. Pembatasan ini perlu diadakan untuk menghindari kekaburan masalah perwakafan. Demikian pula mengenai bendanya dibatasi hanya kepada tanah milik