Pelaksanaan pembiayaan multijasa menggunakan akad ijarah di BPR syariah amanah rabbaniah banjaran bandung

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah Banjaran Bandung ini sebagai salah satu lembaga keuangan syariah, merupakan solusi pemerintah dalam membangun dan memperkuat posisi perekonomian yang semakin hari semkain terasa manfaatnya. Untuk selanjutnya, demi menjamin kebaikan manusia (umat Islam) di dunia dan di akhirat, maka dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan syariat islam. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pelaksanaan akad ijarah multijasa (biaya pendidikan dan sewa kost) yang diselenggarakan oleh BPR Syariah Amanah Rabbaniah Banjaran Bandung pun harus sesuai dengan ketentuan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad ijarah yang dilaksanakan oleh BPR Syariah Amanah Rabbaniah Banjaran Bandung melalui akad ijarah multijasa, yang kemudian dianalisis dasar hukum ekonominya menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah. Bertolak pada pemikiran bahwa dalam (pembiayaan pendidikan dan sewa kost) di BPR Syariah Amanah Rabbaniah Banjaran Bandung, baik dalam terpenuhinya rukun dan syarat dalam akad, maupun dalam pelaksanaannya harus jelas dan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Lalu dianalisis pula manfaatnya bagi nasabah maupun bagi bank sendiri. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu metode menjelaskan pelaksanaan akad ijarah multijasa di BPR Syariah Amanah Rabbaniah Banjaran Bandung. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara langsung dengan pihak Bank di BPR Syariah Amanah Rabbaniah Banjaran Bandung dan data sekunder diambil dari literature yang berhubungan dengan penelitian. Dan metode analisa data yang digunakan adalah kualitatif. Berdasarkan hasil analisis peneliti, pelaksanaan pembiayaan ijarah multijasa yang ada di BPR Syariah Amanah Rabbaniah Banjaran Bandung tidak adanya hubungan kerjasama antara pihak bank dan supplier. Pihak bank hanya mewakilkan maka seharusnya pihak nasabah menyertakan bukti pembayarannya kepada Bank sebagai bukti bahwa pembiayaan telah dilaksanakan dengan baik, namun disini nasabah tidak melampirkan bukti tersebut sehingga ada ketidaksesuaian dengan akad yang seharusnya. Maka jika dilihat dari Dasar Hukum Ekonomi Syariahnya sudah sesuai hanya saja pada pelaksanaannya belum sesuai dengan teori ijarah yang ada. Dilihat dari manfaat pihak bank telah menyatakan bahwa Keuntungan bagi nasabah dapat menggunakan manfaat atau jasa seperti jasa pendidikan, kesehatan, umroh, dan jasa non fisik lainnya melalui pembiayaan dengan bank. Sedangkan keuntungan bank, mendapatkan ujrah dari nasabah setiap bulannya sesuai jangka waktu yang telah disepakati oleh nasabah dan juga bank