Pelaksanaan akad murabahah bil wakalah pada pembiayaan konsumtif di PT. BPRS Harum Hikmahnugraha Leles Garut

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh produk Pembiayaan Konsumtif di PT. BPRS Harum Hikmahnugraha Leles Garut yang menggunakan akad murabahah bil wakalah dimana akad murabahah dilakukan sebelum adanya pembelian barang dan dalam pelaksanaannya penandatanganan akad murabahah dan akad wakalah dilakukan pada waktu yang sama. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui (1) eksistensi akad murabahah bil wakalah pada pembiayaan konsumtif di PT. BPRS Harum Hikmahnugraha Leles Garut, (2) pelaksanaan akad murabahah bil wakalah pada pembiayaan konsumtif di PT. BPRS Harum Hikmahnugraha Leles Garut. dan (3) tinjauan fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 terhadap pelaksanaan akad murabahah bil wakalah pada pembiayaan konsumtif di PT. BPRS Harum Hikmahnugraha Leles Garut. Murabahah merupakan suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Sedangkan wakalah adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu. Akad wakalah dalam pembiayaan murabahah telah ditetapkan dalam fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu salah satu metode penelitian yang diusahakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan sesuai dengan fakta berdasarkan pada subyek dan obyek penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi langsung ke PT. BPRS Harum Hikmahnugraha Leles Garut, studi pustaka dengan mencari teori-teori yang berhubungan dengan akad murabahah bil wakalah dan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada salah satu karyawan dari PT. BPRS Harum Hikmahnugraha Cabang Leles Kabupaten Garut yang berkaitan dengan pelaksanaan akad murabahah bil wakalah pada pembiayaan konsumtif. Hasil dari penelitian diketahui bahwa pelaksanaan akad murabahah bil wakalah pada pembiayaan konsumtif ini dilakukan melalui beberapa tahap yaitu nasabah mengajukan permohonan pembiayaan konsumtif, mengisi formulir dan melengkapi persyaratan, tanda tangan akad murabahah bil wakalah, pihak bank mentransfer uang ke rekening nasabah, kemudian nasabah membeli barang kepada supplier. Sementara itu, pelaksanaan akad murabahah bil wakalah dalam pembiayaan konsumtif ini belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah karena terdapat perbedaan antara pelaksanaan dengan fatwa pada ketetapan pertama point 9, yaitu jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank