Hubungan agama dan negara berdasarkan pemikiran Yudi Latif

Dalam skipsi ini, Peneliti ingin memahami Pandangan Yudi Latief tentang relasi agama dan negara di Indonesia dengan Pancasila sebagai landasan negaranya. Serta, sejauh mana agama dapat beraktualisasi dalam negara yang berlandaskan Pancasila. Peneliti menggunakan beberapa pemikiran-pemikiran ulama yang mewakili dan merefrestansikan relasi agama dan negara sebagai pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kuallitatif dan metode keperpustakaan (library research). Buku-buku dan karya ilmiah karya Yudi Latief yang berkenaan dengan tema penelitian, dijadikan sebagai data primer dan sekunder. Hubungan agama dan Negara modern secara teoritis dapat diklasifikasikan kedalam tiga pandangan: Integralistik, sekularistik dan simbolik (moderasi.) Paradigma integralistik dapat disebut sebagai bentuk Negara teokrasi Islam yang menganut paham dan konsep agama dan Negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan lembaga yang menyatu (integrated). paradigm sekularistik beranggapan bahwa Negara dan agama harus dipisah. Keduanya merupakan bentuk yang berbeda dan satu sama lain memiliki garapan masing-masing. Negara adalah urusan publik, sementra agama adalah urusan privat. Sedangkan yang ketiga memberikan pengertian bahwa hubungan agama dan Negara berada pada posisi saling membutuhkan dan bersifat timbal balik (simbiosis mutualisme). Dalam hal ini, agama membutuhkan Negara sebagai instrument dalam meletarikan dan mengembangkan agama. Begitu juga sebalikya, Negara juga memerlukan agama sebagai sumber moral, etika, dan spiritualitas warga negaranya. Inti dari temuan penelitian ini adalah mitos yang hendak ditolak oleh Yudi latief tentang cara berpikir sekularis yang menyatakan bahwa konsekuensi logis dari tumbuhnya negara modern adalah mundurnya agama dari ranah sosial, dan tentang frase Indonesia dengan Pancasilanya yang merupakan formula yang maju dan bisa menjawab tantangan zaman. Kesimpulannya, bahwa diferensisi tidak hanya memiliki bukti empiris yang kuat, namun juga memiliki landasan dalam otoritas keagamaan, khususnya Islam Sunni. Diferensiasi ini harus dipahami secara “distingtion” (pembedaan), bukannya “separation” yang membawa ke arah isolasi secara terpisah, berdasarkan pemahaman bahwa masing-masing terhubung dengan ranah kehidupan yang berbeda secara konseptual (meskipun saling berhubungan) dalam tujuan, metode, bentuk pemikiran, wacana, dan tindakan. Diferensiasi agama dan negara dalam Pancasila mendapat tempat pengejawantahannya pada konstitusi nasional, tepatnya pada pasal 29 (2) UUD 1945. Pancasila pada kenyataannya melampaui konsep agama publik (public religion), keterlibatannya dalam urusan publik tidak hanya tunduk pada prinsif-prinsif public dan reason public deliberation, namun memberikan ruang bagi simbol-simbol keagamaan untuk hadir di ruang publik, seperti dalam kasus islam