Implementasi wewenang pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang pemeliharaan jalan menurut Undang – undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Persfektif Siyasah Dusturiyah: Studi di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang

Jalan merupakan transportasi penting bagi masyarakat, yang mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Jalan juga merupakan prasarana yang sangat menunjang bagi kebutuhan hidup masyarakat. Jalan menghubungkan satu daerah ke daerah lainnya, hal ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi suatu daerah. Apabila terjadi kerusakan jalan, akan berdampak pada kondisi social ekonomi terutama pada sarana tranportasi darat. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana landasan yuridis terkait tanggung jawab pemerintah provinsi jawa barat, Implementasi tanggung jawab pemerintah provinsi jawa barat dalam pemeliharaan jalan, Apa faktor penunjang dan penghambat pemerintah provinsi jawa barat dalam pemeliharaan jalan, Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pemerintah provinsi jawa barat dalam pemeliharaan jalan. Penelitian bertitik tolak dari kerangka pemikiran bahwa pengertian siyasah dusturiyah adalah pengaturan dan pengendalian pemerintah dalam bernegara unntuk mencapai kemaslahatan. Dasar hukum dalam pemberdayaan kehidupan bernegara adalah al-qur’an, al-sunnah dan ijma serta ijtihad. Ijma melahirkan peraturan perundang-undangan sebagaimana lahirnya peraturan daerah. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metodologi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipandang tepat untuk menganalisis fenomena sosial yang terjadi. Metode penelitian kualitatif adalah cara yang digunakan untuk meneliti langsung pada subjek yang mengalaminya, dimana peneliti sebagai instrument kunci yang ikut terlibat langsung. Data yang dihasilkan merupakan data deskriptif atau pemaparan, dan data tersebut diambil dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan telaah dokumentasi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi tugas pemerintah dalam merealisasikan pemeliharaan jalan yang masih belum maksimal, disebabakan oleh beberapa factor. Pertama adalah adanya kata sepakat antara pihak kontraktor dan pihak pemerintah Jawa Barat. Karena kedua belah pihak masih dalam tahap negosiasi. Meskipun belum maksimal tetapi pemerintah Jawa Barat terus berusaha untuk melakukan pemeliharaan jalan. Dalam konsep asas yang tercantum dalam undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan sesuai dengan konsep siyasah dusturiyah untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan umat