Analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Cirebon dalam kasus sengketa Ekonomi Syariah pada produk pembiayaan murabahah

Salah satu Pengadilan Agama yang telah memutus sengketa Ekonomi Syariah adalah Pengadilan Agama Cirebon. Putusan No. 0295/Pdt.G/2017/Pa.Cn merupakan putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Cirebon tentang wanprestasi akad murabahah. Pengadilan Agama Cirebon menolak perkara gugatan yang diajukan penggugat yaitu nasabah Bank Muamalat KC Cirebon melawan PT Bank Muamalat KC Cirebon sebagai Tergugat dan Lelang sebagai Turut Tergugat. Semua gugatan tersebut tidak dapat dibuktikan oleh buktik-bukti Penggugat dengan bukti-bukti yang ada dan tidak terbukti oleh hukum. Penelitian ini bertujuan untuk : 1) mengetahui duduk perkara sengketa antara nasabah dengan Bank Muamalat Kantor Cabang Cirebon; 2) mengetahui dasar pertimbangan hukum putusan Nomor 0295/Pdt.G/2017/PA.Cn; 3) menganalisis Putusan Nomor 0295/Pdt.G/2017/PA.Cn berdasarkan kerangka teori Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini berlandaskan dari pemikiran bahwa hakim dalam perkara harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atas asas-asas putusan yang berdasar pada keadilan. Dalam memutus perkara hakim selain menerapkan hukum tertulis maupun tidak tertulis, putusan hakim juga harus berdasar pada nilai-nilai kehidupan yang berkembang di masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode content analisis yaitu penelitian dengan melakukan analisis terhadap data primer dan sekunder. Data primer dilakukan dengan cara mendokumentasikan putusan yang berhubungan dengan materi penelitian. Sedangkan data sekunder meliputi kajian kepustakaan dan literatur-literatur yang terkait dengan materi penelitian. Hasil dari penelitian ini yaitu duduk perkara No. 0295/Pdt.G/2017/Pa.Cn bahwa semua gugatan penggugat yang diajukan oleh penggugat telah ditolak tegas oleh tergugat dengan disertai bukti-bukti yang ada dan kuat untuk menolak semua gugatan yang telah diajukan oleh Majelis Hakim. Dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Ekonomi Syari’ah adalah a) Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK-06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 43 ayat (2). b) Pasal 6 Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah. c) Pasal 181 HIR. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Putusan Nomor 0295/Pdt.G/2017/Pa.Cn berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 38 yaitu bahwasanya para pihak yang terlibat dalam akad melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi