Pelaksanaan sidang itsbat nikah terpadu secara prodeo oleh Pengadilan Agama Cianjur: Studi kasus di Desa Sukagalih Kecamatan Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur

Masyarakat Desa Sukagalih Kecamatan Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur banyak yang tidak memiliki buku nikah dan akta kelahiran. Dikarenakan masih banyak oknum-oknum yang tetap meminta bayaran kepada para pihak yang sudah sebelumnya di bebaskan biaya oleh Pengadilan untuk itsbat nikah prodeo, sehingga hal ini mendorong pihakPengadilan sendiri untuk mengadakan program sidang keilling itsbat nikah terpadu prodeo, untuk memeberikan hak hak keadilan kepada masyarakat serta memperhatikan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi mengenai kepastian identitas perkawinannya, pasangan suami isteriyang ingin perkawinannya dicatat dikantor urusan Agama dan ingin mendapat salinan buku nikah memerlukan penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama, sedangakan permohonan itsbat nikah yang diajukan masyarakat ke Pengadilan Agama melalui pelayanan terpadu adalah dari kalangan tidak mampu secara financial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan pelaksanaan sidang keliling dengan hakim tunggal, proses pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah terpadu secara prodeo, serta temuan hukum yang terdapat dalam penyelesaian itsbat nikah dengan hakim tunggal. Penelitian ini didasarkan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, sebagai rujukan pelaksanaan sidang keliling perkara itsbat nikah terpadu prodeo di Desa Sukagalih Kecamatan Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data frimer yang langsung wawancara dengan bapak Hamzah selaku hakim Pengadilan Agama Cianjur, dan data sekunder berupa bahan pustaka buku-buku, UU, KHI, website yang berkaitan dengan penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dapat disimpulkan, Pertimbangan pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah terpadu dengan hakim tunggal adalah, karena dalam persidangan ini siftanya satu pihak saja (voluntair) atau permohonan, sebagaimana dalam SEMA Nomor 3 tahun 2014 huruf (d) dijelaskan perkara voluntair itsbat nikah yang diperiksa dengan pelaksanaan sidang keliling dan dilaksanakan dengan pelayanan terpadu dapat disidangkan dengan hakim tunggal. Selanjutnya temuan hukum dalam penyelesaian itsbat nikah dengan hakim tunggal adalah menggunakan sistem hukum anglo saxon atau yang sering disebut dengan common law, danhakim tunggal disini sifatnya hanya sebagai Administratur Negara, yang hanya mengeluarkan penetapaan perkawinan, bukan sebagai pejabat yang melaksanakan tugas kekuasan kehakiman yang sifatnya mengadili. Kemudian selain hal tersebut dalam proses pembuktian berperkara secara prodeo setelah lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2014 cukup dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa setempat yang diketahui oleh Camat