Studi analisis perkawinan di bawah tangan pada perkawinan kedua di Desa Sindangpala Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka

Perkawinan merupakan sunnah Nabi Saw, yang kehadirannya sudah berlangsung berabad-abad lamanya. Berdasarkan UU No. 1 1974 Pasal 2 ayat (2) bahwa setiap Perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, pada kenyataannya masih saja terjadi Perkawinan yang tidak dicatat atau disebut dengan Perkawinan di bawah tangan. Kejadian ini sebagaimana terjadi di Desa Sindangpala Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka yang masih dijumpai Perkawinan di bawah tangan. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui Pelaksanaan Perkawinan di bawah tangan, 2) untuk mengetahui Faktor Penyebab Perkawinan di bawah tangan 3) untuk mengetahui Konsekuensi Hukum Perkawinan di bawah tangan, di Desa Sindangpala Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka. Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa peraturan Hukum positif mengenai Perkawinan di Indonesia adalah UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat (2) dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam pengaturan tersebut dinyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian juga sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 6 ayat (2) “Perkawinan yang dilakukan di luar Pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”, dan pasal 7 ayat (1), “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah”. Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu merupakan data Perkawinan di bawah tangan. Data tersebut kemudian dianalisis berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang relevan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data Primer dan sumber data sekunder meliputi hasil wawancara, buku-buku dan literatur. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa; (1) Pelaksanaan perkawinan di bawah tangan di Desa Sindangpala Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka memenuhi syarat dan rukunnya dan dinyatakan sah secara agama namun tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak tercatat di KUA. (2) Faktor terjadinya perkawinan di bawah tangan di Desa Sindangpala Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka, diantaranya: tidak mendapat izin Isteri, alasan biaya, belum maksimalnya sosialisasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan, dan sulitnya aturan hukum berpoligami. (3) Konsekuensi Hukum dari perkawinan di bawah tangan terhadap hak anak dan Isteri dan harta perkawinan di Desa Sindangpala Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka adalah keabsahan anak yang tidak diakui karena tidak ada dokumen yang sah antara ayahnya dan ibunya, tidak dapat melakukan upaya hukum ke pengadilan, tidak dapat menuntut hak warisan dan tidak mendapatkan harta gonogini