Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap implementasi Peraturan Walikota Bandung Nomor 217 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan reklame : Studi kasus pemasangan reklame di Kota Bandung

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya Reklame saat ini di Kota Bandung, dalam kehidupan perkotaan penempatan dan penataan reklame luar ruangan mempunyai pengaruh yang sangat besar. Sehingga pengadaan reklame terus-menerus bertambah mengakibatkan banyak reklame yang kurang baik dalam posisi penempatannya. penempatan reklame di luar ruangan yang kurang baik sangat berdampak pada turunya estetika dan kualitas visual terhadap lingkungannya juga terhadap keamanan dan keselamatan publik. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dasar hukum pelaksanaan penyelenggaraan reklame, untuk mengetahui penerapan Peraturan Walikota Bandung Nomor 217 Tahun 2018 di Kota Bandung, dan mengetahui Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Peraturan Walikota Bandung Nomor 217 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame. Penelitian ini bertolak dari mewujudkan kemaslahatan rakyat yang bersifat umum serta menghilangkan kemafsadatan dari mereka yakni untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara dalam berbagai aspek kehidupan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian studi kasus. Data yang digunakan adalah data kualitatif yang terdiri dari data Primer dan Sekunder serta Wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan. Hasil penelitian ini dapat menemukan beberapa kesimpulan bahwa pertama,dasar hukum petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan reklame ialah Perwal 217 Tahun 2018, tanpa peraturan ini pelaksanaan penyelenggaraan reklame merupakan suatu aktivitas illegal. Kedua, dalam penerapan aturan semestinya asosiasi/pembuat reklame dan lembaga penegak Perwal ini harus mengikuti segala bentuk aturan-aturan yang tertuang di dalam Peraturan Walikota ini demi terciptanya kemaslahatan bersama sehingga pelaksanaan Perwal ini terlaksana dengan baik. Ketiga, kebijakan pemerintah memberikan kepastian hukum untuk pelaksanaan penyelenggaraan reklame merupakan tindakan pencegahan (preventif) untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Kebijakan ini merupakan salah satu bentuk pencegahan terjadinya mafsadat (kerusakan) dengan menutup jalan yang memungkinkan kemafsadatan itu terjadi