Perlindungan hukum terhadap hak anak akibat kawin kontrak dihubungkan dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Bangsa Indonesia sebagai Negara yang berkembang, sudah mempunyai kodifikasi sendiri dalam mengatur perkawinan yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berisikan sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaan dengan syarat pernikahan itu harus dicatatkan. Salah satu akibat dari perkawinan adalah timbulnya hak dan kewajiban dalam keluarga, yang terdiri dari suami, istri dan anak. Selain itu status hukum anak menjadi jelas jika terlahir dalam suatu perkawinan yang sah menurut Negara. Namun kenyataannya masih tetap saja ada perkawinan yang tidak dicatatkan contohnya kawin kontrak yang terjadi di Desa Cibadak Kabupaten Cianjur dengan berbagai alasan dari pelaku yang mengakibatkan kelalaian dari pemenuhan hak anak sedangkan hak tersebut beretentangan dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak anak pada kawin kontrak di Desa Cibadak Kabupaten Cianjur dan untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap pelaksanaan pemenuhan hak anak perkawinan kontrak dihubungkan dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Konsep dari kerangka penelitian ini adalah dengan teori perlindungan hukum dan teori keadilan yang dihubungkan dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriftis-analitis. Sumber data yang digunakan dengan observasi ke lapangan dengan kajian kepustakaan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan melalui observasi dan wawancara. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analitis-kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pemunuhan hak anak di Desa Cibadak Kabupaten Cianjur tidak terjalani sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa terdapat 4 (empat) anak yang tidak mendapatkan nafkah dari ayahnya. Adapun dari Tinjauan Hukum atas pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial baik secara kebutuhan fisik, mental, spiritual maupun sosial tetapi dalam kenyataannya bahwa terdapat 4 (empat) anak yang tidak mendapatkan hak-haknya yang telah diatur dalam pasal tersebut dikarenakan 4 (empat) anak tersebut terlahir dalam perkawinan yang tidak sah menurut Negara yakni kawin kontrak oleh karena itu tidak ada perbedaan antara anak yang lahir dalam perkawinan sah menurut Negara dengan anak yang lahir dari kawin kontrak dalam hal mendapatkan hak-hak yang telah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak