Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembuangan bayi dihubungkan dengan pasal 308 KUHP di Wilayah Hukum Polda Jabar

Penegakan hukum harus dilakukan sesuai Standard Operasional Prosedur dan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk juga yang mengatur tindak pidana pembuangan bayi. Penegakan hukum yang dilakukan di luar ketentuan perundang-undangan berdasarkan atas asas kemanfaatan dalam hal ini secara damai tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Proses penegakan hukum tidak hanya terbatas kepada institusi kepolisian, tetapi sampai kepada unsur terkecil masyarakat menjadi bagian penting dalam penegakan hukum guna mencapai ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat. Penelitian ini bertujuan utuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terhadap tindak pidana pembuangan bayi wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat, dan juga untuk mengetahui kendala dalam upaya penanganan tindak pidana pembuangan bayi, serta upaya mengatasi kendala dalam penanganan tindak pidana pembuangan bayi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran mengenai fakta-fakta yang ada (empiris) serta analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktik dari pelaksanaan aturan hukum yang ada. Serta menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder sebagai penganalisis dari pelaksanaan undang-undang yang berkaitan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman. Berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Penegakan hukum merupakan fungsionalisasi hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum untuk memenuhi keadilan hingga terciptanya kepastian hukum. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa proses penegakan hukum oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat terhadap tindak pidana pembuangan bayi masih belum dilaksanakan secara maksimal. Terdapat banyak kasus yang belum terselesaikan karena beberapa kendala, diantaranya pertama, kendala internal bahwa kepolisian mengalami kesulitan dalam meminta keterangan saksi, menemukan barang bukti, menemukan pelaku, dan menentukan pasal yang akan dijatuhkan karena sebagian mayat bayi dalam keadaan rusak atau membusuk. Kedua, kendala eksternal bahwa kurangnya proaktif dari masyarakat, dan sarana pendukung pada TKP kurang memadai. Adapun Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam mengatasi kendala tersebut yaitu pertama, upaya mengatasi kendala internal dengan menekankan kepada masyarakat untuk bersedia menjadi saksi dalam berbagai kasus kejahatan. Kedua, upaya mengatasi kendala eksternal yaitu pihak kepolisian melakukan jalinan komunikasi yang baik dengan warga masyarakat, dan memasang CCTV di tempat yang rawan kejahatan