Tanggung jawab PT.PLN (Persero) kepada masyarakat dalam pemadaman listrik secara sepihak di hubungkan dengan Pasal 29 ayat 1 huruf(e) undang - undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan di Kota Bandung

Pengelolaan listrik di Indonesia saat ini dikelola ole PT. PLN (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang diberi kuasa mengurusi segala aspek ketenagalistrikan yang ada di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, tugas utama PT. PLN (Persero) adalah untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum secara terus-menerus (berkesinambungan) dengan mutu dan keandalan yang baik, juga wajib memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Adapun Tujuan dari penulisan ini adalah Untuk mengetahui; (1) Untuk mengetahui tanggung jawab PT. PLN (Persero) terhadap pemadaman Listrik secara Sepihak dihubungkan dengan Pasal 29 ayat (1) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2009, (2) kendala yang dihadapi PT. PLN (Persero) dalam hal terjadi pemadaman listrik secara sepihak, (3) upaya masyarakat apabila PT. PLN (Persero) tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Rumusan masalah yang penulis ambil; (1) Bagaimana tanggung jawab PT. PLN (Persero) terhadap pemadaman Listrik secara Sepihak dihubungkan dengan Pasal 29 ayat (1) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2009, (2) Apa kendala yang dihadapi PT. PLN (Persero) dalam hal terjadi pemadaman listrik secara sepihak, (3) Bagaimana upaya masyarakat apabila PT. PLN (Persero) tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Metode Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis adalah untuk mempertegas hipotesa, agar dapat memperluas teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori baru. Metode pendekatan dalam penelitian ini ditempuh dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini”. Tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh PT PLN adalah memberikan kompensasi dalam bentuk waktu melakukan pembelian atau pembayaran listrik, sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tetapi dalam kenyataanya konpensasi tersebut tidak secara merata. Selain daripada itu terkadang PT. PLN dalam hal pemadaman terkadang selalu melebihi batas waktu yang sudah ditentukan sebelumnya, yang membuat kerugian masyarakat., sistem ketenagalistrikan dari yang berskala kecil seperti jaringan distribusi ke yang berskala besar seperti instalasi jaringan transmisi atau gardu induk harus dapat beroperasi secara berkesinambungan dengan normal tanpa adanya gangguan