Pembangunan kijing makam di Kendal dalam prespektif hukum Islam dan peraturan pemerintah Daerah

Kijing makam adalah salah satu tradisi adat-istiadat yang berlaku di sebagian masyarakat Indonesia, kentalnya tradisi Hindu menjadi corak mayarakat yang hingga saat ini masih terasa di sebagian kalangan, kijing makam adalah salah satunya. Hingga disahkannya Perda Kab. Kendal No. 12 Tahun 2008 yang menyatakan kijing makam dilarang di tanah pemakaman umum, di sisi lain Imam Madzhab telah lebih dahulu berpendapat bahwa pembangunan kijing makam itu makruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) hukum kijing makam menurut Imam al-Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal serta Peraturan Daerah Kab. Kendal No. 12 Tahun 2008, (2) metode yang digunakan dalam penentuan hukum kijing makam, dan (3) persamaan serta perbedaan dari pandangan Imam al-Syafi’i, dan Imam Ahmad bin Hanbal serta Peraturan Daerah Kab. Kendal No. 12 Tahun 2008. Metode yang digunakan di sini adalah Metode Perbandingan atau metode komparatif antara Pendapat Imam al-Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal serta Peraturan daerah Kabupaten kendal tentang pengkijingan makam, Teknik yang digunakan adalah content analysis atau analisis isi. Adapun sumber data primer yang digunakan disini adalah kitab al-Umm, Majmu Syarah al-Muhadzab, al-Inshaf, dan Perda Kab Kendal No. 12 Tahun 2008. Sumber sekunder yang digunakan disini seperti kitab, buku, majalah ataupun artikel. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Imam al-Syafi’i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa pembangunan kijing di tanah pribadi adalah makruh, namun jika dibangun di tanah pemakaman umum haram menurut Imam al-Syafi’i, dan Peraturan Daerah Kab. Kendal No 12 Tahun 2008 mengharamkan pengkijingan hanya kepada pemakaman umum saja, tidak untuk pemakaman pribadi/ pemakaman khusus, (2) metode istinbath hukum yang digunakan Imam al-Syafi’i dalam menentukan hukum pengkijingan makam adalah Istidlal dari Al-Qur’an dan Sunnah, serta Ijma’, dan Qaul sahabat, sedangkan metode istinbath hukum yang digunakan Imam Ahmad adalah Istidlal dari Al-Qur’an dan Sunnah, serta Fatwa dari para sahabat. Pertimbangan Perda Kab. Kendal No. 12 Tahun 2008 dalam menentukan hukum pengkijingan makam adalah faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dan (3) persamaan pendapat terletak pada hukum pembangunan kijing makam adalah makruh, yang didasarkan pada Hadits Rasulullah SAW. yang menyatakan pembangunan di atas makam adalah makruh. Perbedaan pendapat terletak pada pendapat Imam al-Syafi’i dan Perda Kab. Kendal No. 12 Tahun 2008 yang melarang dan mengharamkan jika di tanah pemakaman umum dikarenakan perbedaan metode Istinbath hukum antara Imam al-Syafi’i dan Imam Ahmad, serta pertimbangan hukum yang digunakan Perda tersebut dalam menentukan hukum pengkijingan makam