Analisis pasal 4-5 undang-undang no.1 tahun 1974 mengenai izin poligami ditinjau berdasarkan teori Maslahah Mursalah

Persoalan poligami selalu menjadi topik menarik yang masih banyak diperbincangkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Pengaturan hukum mengenai poligami itu sendiri salah satunya adalah terdapat dalam Pasal 4 dan 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua pasal tersebut mengatur mengenai syarat-syarat poligami yang harus dipenuhi sebagai persyaratan administratif dalam hal pengajuan permohonan izin poligami ke pengadilan. Penelitian ini bermaksud menganalisis kandungan hukum yang terdapat dalam Pasal 4 dan 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dengan menggunakan konsep teori maslahah mursalah sebagai metodologi hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahu kandungan hukum Pasal 4-5 mengenai izin poligami dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974. 2) Mengetahui analisis teori Maslahah Mursalah terhadap Pasal 4-5 mengenai izin poligami dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa poligami adalah salah satu bentuk perkawinan dimana seorang suami memiliki lebih dari satu isteri dalam waktu yang bersamaan. Pada dasarnya baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif, perkawinan poligami adalah sesuatu yang dibolehkan, namun dengan syarat dan ketentuan yang sangat ketat salah satunya adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 4-5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif (qualitative research) dengan pendekatan content analysis (analisis isi), yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk meneliti dokumen, menganalisis peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan, dan penelitian yuridis normative. Data yang digunakan adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kandungan hukum yang terdapat dalam Pasal 4 dan 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah memuat ketentuan hukum mengenai persyaratan administratif yang harus dipenuhi dalam hal seorang suami mengajukan permohonan izin poligami kepada pihak pengadilan. Pasal-pasal tersebut memuat sejumlah syarat yang digolongkan ke dalam persyaratan alternatif dan persyaratan kumulatif. Persyaratan alternatif terkandung di dalam muatan hukum Pasal 4, sementara persyaratan kumulatif terkandung dalam muatan hukum Pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974. 2) Berdasarkan analisis teori maslahah mursalah, kandungan hukum mengenai persyaratan pengajuan permohonan ijin poligami yang terdapat dalam rumusan Pasal 4 dan 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, telah sesuai dengan prinsip-prinsip kemaslahatan di dalam hukum Islam yang berkenaan dengan meraih kemaslahatan dan menolak segala kemadharatan terutama yang bersifat lahiriyah dan berorientasi kepada prinsip pemeliharaan tujuan syari’at (maqoshid as-Syari’ah). Kata Kunci: Perkawinan, Poligami, Maslahah Mursalah