Penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan mengganti mesin motor di wilayah Hukum Polrestabes Bandung dihubungkan dengan pasal 52 ayat (1) undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

Masalah tindak pidana ringan yang paling terjadi di dalam masyarakat adalah pelanggaran lalu lintas dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Salah satu tindak pidana ringan masih sering menimbulkan perdebatan adalah tindak pidana ringan memodifikasi kendaraan. Dimaksud memodifikasi kendaraan yaitu mengganti mesin menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tindak Pidana memodifikasi dengan mengganti mesin motor semakin marak di Kota Bandung. Berbagai macam modifikasi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana modifikasi yang tidak melakukan uji tipe pada saat ini. Kalau hal ini tidak dapat diatasi tentu perbuatan tersebut sangat menggangu masyarakat. Penyebab banyaknya praktik modifikasi kendaraan bemotor tidak lepas dari kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat sehingga kasus mengganti mesin motor cukup meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan modifikasi kendaraan bermotor dalam kasus mengganti mesin motor Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, apa saja kendalanya, serta bagaimana upaya yang dilakukan untuk menanggulangi dan mencegah kendala tersebut. Penelitian ini mengacu kepada teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto. Sedangkan peraturan yang digunakan adalah Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan suatu perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum terkait penegakan hukum tindak pidana ringan mengganti mesn motor. Pendekatan penelitian ini menggunakan yuridis empiris dan menggunakan analisis data. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh Pihak Polrestabes Bandung dalam menanggulangi dan mencegah tindak pidana ringan mengganti mesin motor kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan. Fokus dalam permasalahan utama mengganti mesin motor adalah pelaku atau masyarakat dimana kurangnya kesadaran masyarakat atau pelaku terhadap hukum menjadi kendala terbesar penegakan hukum. Namun dalam pelaksaannya tindak pidana ringan mengganti mesin motor mengalami kendala seperti kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat, kendala administrasi dan kendala lapangan. Adapun yang dapat dilakukan adalah upaya preventif, upaya refresif, upaya administratif. Upaya ini diharapkan memberikan kesadaran kepada pelaku agar mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap berdasarkan aturan yang berlaku