Penentuan wali nikah oleh KUA bagi anak perempuan hasil kawin hamil : Studi kasus di KUA Kecamatan Ujungberung

Anak perempuan hasil kawin hamil menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawian pasal 44 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 99 disebutkan sebagai anak sah. Hal ini berarti memperbolehkan wali nasab untuk menikahkan anak tersebut. Akan tetapi, KUA Kecamatan Ujungberung mempunyai kebijakan lain dalam menentukan wali nikah anak hasil kawin hamil yakni anak tersebut harus dinikahkan dengan wali hakim. Kebijakan KUA dalam menentukan wali nikah bagi anak perempuan hasil kawin hamil ini sangat menarik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) proses penentuan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil, (2) pertimbangan hukum yang digunakan oleh pihak KUA dan untuk mengetahui (3) faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses penentuan wali nikah anak hasil kawin hamil. Wali adalah salah satu rukun dalam perkawinan. Nikah tanpa wali adalah tidak sah. Wali dibagi menjadi dua, wali nasab dan wali hakim. Dalam kasus kawin hamil dan jika anak yang dilahirkan adalah anak perempuan, dalam pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkwinan dan senada dengan KHI pasal 99 anak tersebut dikategorikan sebagai anak sah yang berarti sah saja jika dinikahkan oleh wali nasab, namun KUA Ujungberung memiliki kebijakan anak tersebt dinikahkan oleh wali hakim. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu menggambarkan fenomena yang terjadi saat ini dan di analisis dengan hukum yang relevan. Jenis data pada penelitian ini berupa data kualitatif, sumber data diperoleh langsung dari Kepala KUA Ujungberung dan staf administrasi. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Dengan demikian diperoleh kesimpulan bahwa (1) proses penentuan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil di KUA Kecamatan ujungberung sangat procedural administratif. Dimulai dengan pemeriksaan berkas dan bila ditemukan keganjilan dilakukan musyawarah sekaligus berikan penjelasan dan pemahanan tentang anak sah menurut Undang-undang dan fiqh, apabila terbukti anak tersebut hasil kawin hamil maka pihak KUA menyarankan dinikahkan dengan wali hakim. (2) Pertimbangan hukum yang digunakan oleh KUA kecamatan Ujungberung yaitu dengan mengacu pada kitab-kitab rujukan fiqih misalnya Bughyatul Musytarsyidin yang menyatakan bahwa sedikit-sedikitnya masa kehamilan seorang ibu adalah 6 bulan, sehingga wali nikah bagi anak yang lahir kurang dari 6 bulan maka wali nikahnya adalah wali hakim. Sedangkan menurut Ibnu Quddamah tidak boleh menikahi wanita dalam keadaan hamil sampai melahirkan. Hal ini diharapkan menjadi pertimbangan bagi kepala KUA untuk lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menentukan wali nikah bagi anak perempuan hasil kawin hamil. (3) Terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanan penentuan wali nikah bagi anak perempuan hasil kawin hamil. Salah satu faktor pendukung yakni kesadaran pihak. Sedangkan faktor penghambat yang paling dominan adalah rasa malu. Maka tidak jarang ketika pelaksaan akad dilakukan dua kali, pertama oleh wali hakim dan kedua oleh ayah biologisnya, namun akad yang dianggap sah adalah akad yang pertama