Pengadaan E-KTP dengan menggunakan sistim tender ditinjau dari hukum ekonomi syariah

Pengadaan blanko E-KTP merupakan program Kementrian Dalam Negeri. Pengadaan E-KTPmerupakan upaya dalam merapihkan data kependudukan serta mencegah penyalahgunaan identitas. Manfaat lain dari Pengadaan E-KTP, memudahkan polisi dalam menemukan dan mencegah koruptor yang akan melarikan diri keluar Negeri karena tidak bisa mempunyai paspor ganda. Pada kenyatannya pengadaan E-KTP menjadi salah satu pengadaan yang merugikan keuangan negara. Pengadaan E-KTP sangat bertolak belakang dengan prinsip dan etika dalam pengadaan seperti yang tercantum dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji 1) proses pengadaan barang dan jasa pemerintah menurut Peraturan Presiden Nomer 35 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. 2) prosedur teknis pengadaan elektronik kartu tanda penduduk (E-KTP) dengan menggunakan sistem tender dan 3) status hukum pengadaan elektronik kartu tanda penduduk (E-KTP) dengan menggunakan sistem tender pespektif hukum ekonomi syariah. Konsep pemikiran dalam penelitian ini,lebih memfokuskan pada pasal 3 ayat 3 poin (b) mengenai pengadaan barang dan/atau jasa melalui pemilihan penyedia antara peraturan dan praktek berjalan sesuai atau tidak, kemudian dari segi prakteknya penelitian ini menggunakan pendekatan teori efektivitas hukum bagaimana hukum bisa berjalan sesui dengan isi dan tujuan hukum dibentuk, teori maslahah sebagai bahan untuk membaca apakah praktek dalam pengadaan mengandung unsur kemaslahatan, serta secara praktek pengadaan apakah sesuai dengan prinsip dalam muamalah serta asas dalam muamalah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Metodeinimenggunakan studi literatur yang didukung oleh penelitian lapangan melalui wawancara dengan ketua unit layanan pengadaan Kementrian Dalam Negeri menganai proses dalam pemilihian penyedia blanko E-KTP. Berdasarkan hasil penelitian 1) akad wakalah muqayadah merupakan akad yang digunakan dalam pengadaan barang dan/atau jasa, dimana pemerintah yang tidak mempunyai keahlian atau instansi pemerintah yang mempunyai kepentingan baik untuk mengadakan barang atau jasa, menandatangani kontrak bisa mewakilkan pekerjaannya kepada orang lain dengan dibatasi oleh waktu. 2) pengadaan blanko E-KTP padatahun 2011 tidak sesuai dengan prosedur pemilihan penyedia karena menggabungkan dua metode pemilihan manual dan elektronik, sedangkan pengadaan pada tahun 2018 sudah sesuai dengan prosedur pemilihan, dengan diawali perencaan pengadaan sampai serah terima kontrak. 3) pengadaan blanko E-KTP syah dilakukan dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip dan asas dalam melakukan transaksi menurut hukum ekonomi syariah dimana dalam setiap transaksi yang dilakukan tidak boleh mengandung unsur gharar, bathil, tidak boleh mengandung unsur paksaan,tidakbolehmengambilhak orang lain