Tingkat perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016 – 2017 menurut PP No.10 Tahun 1983 Jo PP No.45 Tahun 1990

Perceraian dalam Islam adalah sebuah tindakan hukum yang dibolehkan, meski demikian perceraian hanya boleh dilakukan apabila terdapat alasan-alasan yang dapat dibuktikan. Bagi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pernikahan dan perceraiannya diatur dalam PP No. 45 Tahun 1990 jo PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi ASN. Namun meskipun demikian Perceraian ASN yang ada di Pengadilan Agama Cimahi semakin mengalami peningkatan seperti halnya pada tahun 2017 terjadi peningkatan pengajuan perkara perceraian Aparatur Sipil Negara sebanya 402 perkara dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebnayak 353 perkara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana latar belakang terjadinya peningkatan perceraian Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016 – 2017. Dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perceraian Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Cimahi Menurut PP. No.10 Tahun 1983 Jo PP No.45 Tahun 1990. Penelitian ini berangkat dari kenyataan dari PP No. 45 Tahun 1990 huruf b, bahwa ASN adalah aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam bertingkah laku tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang - undangan yang berlaku, termasuk menjalankan kehidupan dalam berumah tangga, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bisa menjadi contoh bagi masyarakat, maka sebisa mungkin membina rumah tangga dengan baik agar terhindar dari perceraian. Namun pada kenyataannya perceraian ASN semakin meningkat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara : observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Hasil penelitian mengenai latar belakang meningkatnya perceraian ASN di Pengadilan Agama Cimahi adalah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga serta tidak ada tanggung jawab dan kedewasaan dari kedua belah pihak baik pihak laki- laki maupun pihak perempuan, hal ini dipengaruhi beberapa faktor diantaranya adalah karena faktor Ekonomi, Perselingkuhan, Perzinaan, Pertengkaran, perselisihan dan KDRT rasa cemburu dan tidak adanya kejujuran, keterbukaan serta kurang bisa menerima kekurangan salah satu pihak dari salah satu pihak lainnya. Kemudian mengenai pelaksanaan perceraian ASN di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016 – 2017 menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 bahwa bahwa ASN yang akan melangsungkan perceraian harus memiliki izin terlebih dahulu dari pejabat, ASN yang tidak memiliki izin dari instansi terkait tetapi ingin tetap melanjutkan perkaranya, maka ASN tersebut telah melanggar terhadap pasal 3 PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No.45 Tahun 1990 kemudian akan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan pasal 7 ayat 4 PP Nomor 53 Tahun 2010