Pada perkara Nomor 2461 K/Pdt/2013 tentang tanah wakaf merupakan sengketa wakaf dimana tanah yang telah diwakafkan kepada 3 (tiga) Pondok Pesantren kemudian diakui sebagai tanah hak milik oleh orang lain dengan pembuktian yang ada. Perkara tersebut dimenangkan secara berturut-turut mulai dari pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, hingga tingkat kasasi oleh pihak Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding yang mengakui tanah yang menjadi objek gugatan tersebut adalah tanah hak miliknya, tetapi pada kenyataannya tanah tersebut merupakan tanah wakaf berdasarkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan objek gugatan dalam perkara putusan Nomor 24...
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor...
Perlindungan hukum yang diberikan kepada setiap pemegang hak atas tanah merupakan konsekuensi terhad...
Pendaftaran tanah menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bertujuan untuk memberi k...
Tanah Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam...
Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda milikn...
Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada tanah dan pemilik tanah sebagaim...
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Mil...
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Mil...
Demi mewujudkan perlindungan hukum di bidang pertanahan, maka dalam penerbitan sertipikat haruslah m...
ABSTRAK Wakaf merupakan suatu lembaga hukum Islam yang telah banyak diterima di daerah Indonesia ...
Penelitian ini menganalisis tentang kekuatan alat bukti akta perjanjian waarmerking dalam suatu perk...
Dalam Hukum Tanah Nasional ditetapkan bahwa hak atas tanah yang dapat diwakafkan untuk kepentingan ...
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik menyatakan bahwa hak atas t...
Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Perbuatan Melawan Hukum, Hak Milik Atas Tanah Perbuatan Melawan...
Dokumentasi wakaf merupakan sebuah dokumen bertulis yang sah menurut Perundangan wakaf dan hukum sya...
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor...
Perlindungan hukum yang diberikan kepada setiap pemegang hak atas tanah merupakan konsekuensi terhad...
Pendaftaran tanah menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bertujuan untuk memberi k...
Tanah Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam...
Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda milikn...
Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada tanah dan pemilik tanah sebagaim...
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Mil...
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Mil...
Demi mewujudkan perlindungan hukum di bidang pertanahan, maka dalam penerbitan sertipikat haruslah m...
ABSTRAK Wakaf merupakan suatu lembaga hukum Islam yang telah banyak diterima di daerah Indonesia ...
Penelitian ini menganalisis tentang kekuatan alat bukti akta perjanjian waarmerking dalam suatu perk...
Dalam Hukum Tanah Nasional ditetapkan bahwa hak atas tanah yang dapat diwakafkan untuk kepentingan ...
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik menyatakan bahwa hak atas t...
Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Perbuatan Melawan Hukum, Hak Milik Atas Tanah Perbuatan Melawan...
Dokumentasi wakaf merupakan sebuah dokumen bertulis yang sah menurut Perundangan wakaf dan hukum sya...
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor...
Perlindungan hukum yang diberikan kepada setiap pemegang hak atas tanah merupakan konsekuensi terhad...
Pendaftaran tanah menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bertujuan untuk memberi k...