Latar belakang ketertarikan peneliti terhadap implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional Bantar Gebang kota Bekasi dikarenakan kurang optimlanya pelaksanaan kebijakan pasar tradisional Bantar Gebang kota Bekasi serta kurangnya pengawasan tentang perencanaan, pembinaan dan pengendalian pasar yang menyebabkan keadaan pasar tidak teroganisir Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana progres kebijakan revitalisasi pasar tradisional Bantar Gebang kota Bekasi. Teori yang digunakan peneliti yaitu menurut Van Metter Van Horn (Winarno:142) yang di dalamnya terdapat 6 dimensi indikator keberhasilan implementasi kebijakan yaitu, ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi d...
Sebagai kota dengan tingkat modernitas yang tinggi, kota Jakarta dihadapkan pada pelbagai permasalah...
Instansi penyelenggara pelayanan administrasi kependudukan di Kota Banjar adalah Dinas Kependudukan ...
Berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 26 Tahun 2017 Pasal 11 ayat 2 Tentang memperhitungka...
Latar belakang ketertarikan peneliti terhadap implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional ...
Setiap pemerintahan memiliki program kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di daearah-...
Masalah pokok dalam penelitian ini adalah belum terlaksananya secara efektif kebijakan/program Jamin...
Penelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Pengelihan Pengelolaan Pendidikan Menengah dari Kabu...
Kebijakan revitalisasi Pasar Pon di Kota Blitar merupakan upaya Pemerintah Kota Blitar dalam mengha...
Untuk meningkatkan sektor riil agar tumbuh positif terutama terhadap tiga sektor yang berkontribusi ...
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan dalam revitalisasi Koperas...
Upaya menjaga eksistensi keberadaan pasar tradisional maka perlu dilakukan kegiatan revitalisasi pas...
Kemacetan di Indonesia bukan terjadi semata-mata karena disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang ti...
Kebijakan revitalisasi pasar tradisional penting diimplementasikan, karena seperti yang telah diketa...
Sumber penerimaan negara yang dilimpahkan langsung kepada Pemerintahan Daerah salah satunya adalah P...
Penelitian ini dilatarbelakangi fenomena permasalahan peayanan publik dalam pelimpahan kewenangan wa...
Sebagai kota dengan tingkat modernitas yang tinggi, kota Jakarta dihadapkan pada pelbagai permasalah...
Instansi penyelenggara pelayanan administrasi kependudukan di Kota Banjar adalah Dinas Kependudukan ...
Berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 26 Tahun 2017 Pasal 11 ayat 2 Tentang memperhitungka...
Latar belakang ketertarikan peneliti terhadap implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional ...
Setiap pemerintahan memiliki program kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di daearah-...
Masalah pokok dalam penelitian ini adalah belum terlaksananya secara efektif kebijakan/program Jamin...
Penelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Pengelihan Pengelolaan Pendidikan Menengah dari Kabu...
Kebijakan revitalisasi Pasar Pon di Kota Blitar merupakan upaya Pemerintah Kota Blitar dalam mengha...
Untuk meningkatkan sektor riil agar tumbuh positif terutama terhadap tiga sektor yang berkontribusi ...
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan dalam revitalisasi Koperas...
Upaya menjaga eksistensi keberadaan pasar tradisional maka perlu dilakukan kegiatan revitalisasi pas...
Kemacetan di Indonesia bukan terjadi semata-mata karena disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang ti...
Kebijakan revitalisasi pasar tradisional penting diimplementasikan, karena seperti yang telah diketa...
Sumber penerimaan negara yang dilimpahkan langsung kepada Pemerintahan Daerah salah satunya adalah P...
Penelitian ini dilatarbelakangi fenomena permasalahan peayanan publik dalam pelimpahan kewenangan wa...
Sebagai kota dengan tingkat modernitas yang tinggi, kota Jakarta dihadapkan pada pelbagai permasalah...
Instansi penyelenggara pelayanan administrasi kependudukan di Kota Banjar adalah Dinas Kependudukan ...
Berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 26 Tahun 2017 Pasal 11 ayat 2 Tentang memperhitungka...