Analisis terhadap putusan mahkamah agung nomor: 392/K/AG tentang penukaran tanah wakaf

Dalam Pasal 11 ayat 1 PP No. 28 Tahun 1977 dijelaskan : “Pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain dari yang dimak-sud dalam ikrar wakaf”. Dan pada Pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004 berbunyi :“Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:dijadikan jaminan; disita; dihibahkan; dijual; diwariskan; ditukar; atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya”. Namun pada kenyataannya dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 392/K/AG wakaf tanah verponding Indonesia No. Kohir 49/64 berikut sebuah rumah tinggal seluas kurang lebih 120 M2 di Tanah Abang Jakarta Pusat. Tanah wakaf milik verponding Indonesia ditukar dengan sebuah ruko blok F Tanah abang. Penyelesaian sengketa penukaran tanah wakaf tersebut ditempuh melalui pengadilan. Tindakan menukar tanah wakaf merupakan fenomena yang menarik untuk diteliti. Penelitian ini adalah untuk mengetahui penemuan hukum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 392/K/AG dan metode penerapan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 392/K/AG. Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis isi, analisis isi adalah tekhnik penelitian untuk memaparkan isi dengan mempertalikan pada makna konstektual. Analisis isi dalam penelitian ini digunakan terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor: 392/K/AG yang berkenaan dengan isi putusannya dikaitkan dengan penerapan dan penemuan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 392 K/AG/2006 memperbaiki putusan Agama Jakarta Pusat. Pengadilan Agama Jakarta Pusat menambah amar putusan dan ada petitum yang tidak diminta oleh pihak penggugat namun oleh Pengadilan Agama di munculkan. Dengan demikian putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah melampaui batas tuntutan adalah sangat bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku. serta metode penemuan hukum yang digunakan dalam putusan ini adalah Interpretasi Sistematis (logis), dan dalam perkara ini hakim Mahkamah Agung yaitu melihat pada putusan tingkat pertama dan tingkat banding terdapat amar putusan yang harus diperbaiki, sehingga permohonan kasasi pemohon di terima