Implementasi kebijakan program kota tanpa kumuh di kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh suatu fenomena yang terjadi yaitu terdapat lingkungan kumuh di beberapa wilayah Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya. Dengan adanya Kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh adalah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh di Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya. Didalam penelitian ini mengacu pada teori implementasi kebijakan publik menurut George Charles Edward III bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat dimensi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri sedangkan sumber penelitiannya adalah aparatur pemerintah dan masyarakat di Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya. Perolehan data yang didapat oleh peneliti yaitu melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan serta menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh di Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya telah berjalan dengan cukup berhasil meskipun pada tahap keberlanjutan pasca program belum optimal secara keseluruhan dalam hal merawat lingkungan, hal ini dikarenakan dilihat dari empat dimensi dalam implementasi kebijakan. Pertama, komunikasi sudah cukup berhasil. Kedua, sumber daya cukup berhasil terkhusus sumber daya alam yang melimpah, serta dana dan anggaran menunjang. Ketiga, disposisi cukup berhasil atas berbagai upaya optimalisasi kegiatan. Keempat, struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh di Kecamatan Bungusari dapat dikatakan telah cukup berhasil karena telah efektif dengan mempunyai SK Indikator Kinerja Utama Disperawaskim dan prosedur fragmentasi yang jelas