Tindak pidana perdagangan anak menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan qanun Aceh nomor 11 tahun 2008 tentang perlindungan anak

Tindak pidana perdagangan anak yang dalam hal ini merupakan tindak pidana perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui tindak pidana perdagangan anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; (2) Untuk mengetahui tindak pidana perdagangan anak menurut Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak; dan (3) untuk mengetahui analisis tindak pidana perdagangan anak menurut Undang-undang dan Qanun Aceh. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang mendeskripsikan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terhadap ketentuan tindak pidana perdagangan anak. Sementara data yang dikumpulkan menggunakan teknik studi pustaka kemudian data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil analisis menunjukan bahwa (1) Tindak pidana perdagangan anak dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak didasarkan pada landasan filosofis yaitu Pancasila, landasan Yuridis yaitu UUD 1945 beserta peraturan perundang-undangan lainnya, serta landasan sosiologis yang memandang perlu diaturnya perundang-undangan baru tentang perlindungan anak mengenai tindak pidana perdagangan anak dan sanksinya. (2) Tindak pidana perdagangan anak menurut Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, dengan berlandaskan pada landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang memandang perlu diaturnya Qanun Aceh baru tentang Perlindungan anak mengenai tindak pidana perdagangan anak dan sanksinya. (3) Persamaan diantara kedua peraturan tersebut sama-sama mengatur mengenai larangan tindak pidana perdagangan anak. Sedangkan perbedaannya di dalam undang-undang tidak di jelaskan secara terperinci mengenai hal-hal tindak pidana perdagangan anak dan di dalam Qanun Aceh tidak di berikan penjelasan mengenai sanksi pelaku tindak pidana perdagangan anak. Dalam pembentukan Qanun Aceh harus berdasarkan dengan Syar’iat Islam tetapi di dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak terutama dalam Tindak Pidana Perdagangan Anak menurut penulis masih banyak yang belum berdasarkan dengan syari’at Islam