Pengaruh implementasi kebijakan tentang pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/lembaga terhadap akuntabilitas publik pada Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2017

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib dan taat pada peraturan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Hal ini juga didukung oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 258/PMK.02/2015 yang diharapkan agar serapan anggaran paling sedikit menyerap 95% sehingga pengelolaan keuangan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Peraturan tersebut diterapkan dan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung. Namun, selama dalam pelaksanaan kebijakan tersebut tidak dapat terhindarkan ketidaksesuaian antara serapan anggaran dengan anggaran yang telah ditetapkan yakni kurang dari 95%, bahkan ada beberapa program atau kegiatan yang tidak terlaksana. Sehingga dari adanya program yang tidak terlaksana tersebut mengakibatkan akuntabilitas publik pada Dinas Pendidikan Kota Bandung tidak berjalan secara optimal. Maka perlu bagi Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk memperhatikan implementasi kebijakan pelaksanaan anggaran belanja agar akuntabilitas publik dapat berjalan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh standar dan sasaran kebijakan; sumber daya; komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; karakteristik agen pelaksana; kondisi sosial, ekonomi dan politik; dan disposisi implementor dalam implementasi kebijakan tentang pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/ lembaga terhadap akuntabilitas publik pada Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2017. Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu implementasi kebijakan sebagai variabel independen (X) dan akuntabilitas publik sebagai variabel dependen (Y). Untuk variabel implementasi kebijakan peneliti menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn. Sedangkan, untuk variabel akuntabilitas publik peneliti menggunakan teori Mardiasmo. Disandingkan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 258/PMK.02/2015 tentang pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/lembaga. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, observasi dan penyebaran kuesioner langsung kepada responden yang berjumlah 30 orang serta menggunakan teknik sampling jenuh. Teknik analisis data yang digunakan adalah koefisien determinasi, analisis regresi linier sederhana, analisis regresi linier berganda, analisis uji parsial (uji-t), analisis uji simultan (uji-f), dan koefisien korelasi dengan program SPSS 20. Hasil penelitian disimpulkan bahwa standar dan sasaran kebijakan berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas publik dengan nilai t_hitung (3.537) > t_tabel (2.048). Sedangkan sumber daya berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas publik, dengan nilai t_hitung (2.459) > t_tabel (2.048). Selanjutnya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas publik dengan nilai t_hitung (5.382) > t_tabel (2.048). kemudian, karakteristik agen pelaksana berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas publik dengan nilai t_hitung (2.966) > t_tabel (2.048). Selanjutnya, kondisi sosial, ekonomi, dan politik berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas publik dengan nilai t_hitung (3.579) > t_tabel (2.048). sedangkan disposisi implementor berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas publik dengan nilai t_hitung (2.536) > t_tabel (2.048). Adapun keenam dimensi mengenai implementasi kebijakan tersebut memperoleh R^2 ( R Square) sebesar 0 69,1% (tinggi), sedangkan sisanya sebesar 30,9% dipengaruhi atau dijelaskan variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti