Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di kawasan Bekasi Timur

Penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kawasan Bekasi Timur yang didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), lalu kemudian mendeskripsikan Impelentasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Bekasi Timur yang belum dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, dan mengetahui faktor kendala yang dihadapi dan upaya Pemerintah Daerah dalam mengatasi faktor kendala penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL). Penelitian ini merupakan Penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ditentukan dengam cara purposive. Subjek penelitianya adalah Drs. Ade Rahmat M. Si., selaku kasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Bekasi. Ayatullah S. Ag selaku seksi fasilitas promosi dan kemitraan usaha Dinas Koprasi dan UMKM. Irob ruhyadi. S.Pd, MM selaku seksi Penataan usaha Dinas Koprasi dan UMKM. Wardiyati, S.Pd selaku Subbag Keungan Diskop dan UMKM. Bambang selaku Ketua Paguyuban Bekasi Timur. Data yang diperoleh dengan wawancara, dokumentasi dan obeservasi. Untuk memriksa keabsahan data digunakan teknik Tringulasi. Teknik analisis data digunakan teknik induktif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) masih banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di zona merah atau tidak pada tempatnya dan tidak tertata dengan rapi perlu dilakukan penataan dan pembertdayaan yang sesuai dengan peraturan daerah yang sudah ada (2) impelementasi kebijakan Perda ini belum dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan karenamasih terkendala terhadap penyedian lahan pengganti untuk pedagang kaki lima jika mendapat penertiban oleh Satpol PP (3) kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam penataan dan pemberdayaan yaitu para pedagang kaki lima yang berjualan di zona merah atau berjualan tidak pada tempatnya dan membuat menjadi terlihat seperti tidak tertata. Masih banyak PKL yang tidak memiliki izin usaha. Tidak adanya lahan untuk tempat khusus atau food court bagi PKL. Dan masih banyak PKL yang kurang faham tentang Perda Nomor 11 tahun 2015. Upaya yang harus dilakukan Pemerintah Daerah yaitu dalam mengatasi kendala penataan dan pemberdayaan pedang kaki lia yaitu dapat memberikan tmpat usaha atau food court yang telah ditentukan Pemerintah Daerah