Evaluasi implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Sumedang

Pengelolaan sampah menjadi suatu keharusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Kebijakan pengelolaan sampah di atur dalam Peraturan Presiden maupun Peraturan Gubernur yang di amanatkan dalam pelaksanaannya kepada Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 menjadi kebijakan yang diharapkan mampu menjadi acuan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sumedang. Fenomena yang terjadi banyaknya sampah yang tidak terkelola, tidak meratanya Jumlah TPS dan kurangnya dalam pelayanan pengelolaan sampah. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sumedang, serta untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Sumedang. Manfaat dari penelitian ini memberikan kontribusi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya Administrasi Publik, serta dapat dijadikan sebagai bahan pemahaman untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam, tentang sejauhmana upaya pemerintah dalam mengelola sampah di kabupaten sumedang. Kerangka pemikiran yang digunakan oleh peneliti untuk mememecahkan masalah dalam Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Sumedang, menggunakan teori evaluasi menurut Leo Agustino (2017) yaitu Sumber Daya Aparatur (SDA), Kelembagaan, Sarana dan Prasarana, Finansial, dan Regulasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer berupa wawancara dan observasi secara mendalam dengan analisis deskriptif, serta data sekunder dari dokumen yang bersifat struktur historis mengenai variabel-variabel dari data yang telah di kumpulkan oleh pihak lain. Teknik Pengambilan Sampel menggunakan Purposive sampling dengan sampel sebanyak 3 orang. Berdasarkan hasil dari penelitian, penyelenggaraan Kebijakan Pengelolaan Sampah belum maksimal, karena masih terdapat beberapa faktor yang belum maksimal, yaitu Sumber Daya Aparatur yang masih kurang dari segi kualitas, sinergitas antar lembaga yang masih kurang, sarana dan prasarana yang belum mumpuni, serta kurangnya dukungan anggaran dari pemerintah. Penghambat dari kebijakan adalah kurangnya kesadaran masyarakat serta tidak adanya intervensi dari pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan hidup