Disparitas putusan nomor 0240/Pdt.G/2016/PA.Kng, nomor 0318/Pdt.G/2016/PTA.Bdg, dan kasasi nomor 281 K/AG/2017 tentang cerai talak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya disparitas putusan antara putusan Pengadilan Agama di Tingkat pertama Nomor 0240/Pdt.G/2016/PA.Kng, dengan Pengadilan tingkat Banding Nomor 0318/Pdt.G/2016/PTA.Bdg dan Kasasi Nomor281 K/Ag/2017 Tentang Cerrai Talak. Pihak penggugat mengajukan gugatan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Kuningan, yang dalam amarnya menolak gugatan, kemudian penggugat mengajukan banding yang dalam amarnya mengabulkan gugatan Cerai Talak dan menghukum pemohon untuk membayar Mut’ah kepada pemohon sebesar Rp. 100.000.000.00,- (Seratus Juta Rupiah). Kemudian penggugat mengajukan Kasasi yang amarnya menolak gugatan Kasasi, membatalkan putusan tinggkat pertama dan menguatkan putusan tingkat Banding. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan putusan Hakim dalam menyelasaikan perkara, dan analisis yuridis putusan Pengadilan Agama, pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung. Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa putusan itu mencerminkan pembentukan dan penemuan hukum oleh hakim yang melakukan ijtihad, putusan pengadilan didasarkan pada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi (content analisys), yaitu suatu metode penelitian dengan cara menafsirkan isi putusan berdasarkan pertimbangan Hakim untuk mendapat gambaran mengenai isi dari putusan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menganalisis salinan putusan yang langsung diterima dari PA Kuningan serta study pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian pertingbangan hukum hakim pada tingkat pertama berdasarkan pada ilmu hukum yang menyatakan bahwa keadilan bersifat universal, oleh karenanya apabila terjadi pertentangan antara hukum positif dan keadilan, maka yang harus didahulukan adalah keadilan. Sedangkan pada tingkat banding tidak sependapat dengan putusan yang dijatuhkan oleh tingkat pertama, karena hakim tingkat banding bertumpu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 266/K/Ag/1993 Tanggal 25 juni 1994 dan Yurisprudensi mahkamah angung RI, Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 juni 1996, bahwa kasus dalam perkara perceraian, tiak perlu melihat dan membuktikan siapa yang bersalah, akan tetapi yang harus dilihat dan yang harus di buktikan adalah seberapa besar kemungkinan untuk dapat Pembanding dan Terbanding hidup rukun kembali dalam rumah tangga. dan pada tingkat kasasi menyatakan membenarkan putsan pengadilan tingkat banding karena judex facti Pengadilan Tinggi Agama Bandung ini tidak bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang. Dalam wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara Hakim menjalankan fungsi peradilannya, harus memperhatikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan