Evaluasi belanja langsung pada Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun anggaran 2013-2017

INDONESIA : Pemerintah Daerah Kota Bandung selalu melakukan belanja daerah setiap tahunnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik maupun untuk kesejahteraan pegawainya, salah satunya adalah dengan belanja langsung yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Berdasarkan data dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Bandung tahun anggaran 2013-2017, penyerapan belanja langsung selama 5 tahun terakhir tersebut tidak mencapai target 100% mengindikasikan adanya penghematan anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi belanja langsung pada Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013-2017, mengetahui hambatan apa saja yang ada dalam evaluasi belanja langsung pada Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013-2017, serta mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan evaluasi belanja langsung pada Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013-2017. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendeketan deskriptif, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Tenik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Sub Bidang Akuntansi Belanja, Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung dan Kepala Sub Bagian Keuangan. Selain itu dalam analisis data menurut Miles and Huberman ada langkah-langkahnya, yaitu: reduksi data, data Display (penyajian data) dan Conclusion Drawing/Verification (Verifikasi). Hasil dari penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara bahwa: (1) Evaluasi belanja langsung pada Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013-2017 sudah menerapkan enam dimensi yaitu : Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas dan Ketepatan. Namun dari beberapa dimensi masih ada yang belum berjalan dengan baik, yaitu terkait dengan pelaksanaan belanja langsung Pemerintah Daerah Kota Bandung masih termasuk dalam kategori kurang efektif karena persentase belanja langsung masih dalam kisaran 60%-80%. (2) Hambatan dalam pelaksanaan belanja langsung pada Pemerintah Daerah Kota Bandung adalah terlambatnya dalam penyusunan maupun perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, kemurahan dalam menentukan standar satuan harga serta kurang cermat dalam penyusunan rencana pencairan (anggaran kas). (3) Upaya mengatasi hambatan dalam evaluasi belanja langsung pada Pemerintah Daerah Kota Bandung yaitu tepat waktu dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selalu berupaya untuk update standar satuan harga serta adanya komitmen dan kepercayaan dengan pihak ketiga salam melakukan pengadaan. ENGLISH : The Regional Government of Bandung City always conducts regional expenditure every year to improve the quality of public services as well as the welfare of its employees, one of which is direct budgeted expenditure directly related to the implementation of programs and activities. Based on data from the Bandung City Budget Realization Report (LRA) for the 2013-2017 budget year, the absorption of direct expenditure over the past 5 years did not reach the 100% target indicating a budget savings. This study aims to determine the direct expenditure evaluation on the Regional Government of Bandung Budget Year 2013-2017, find out what obstacles exist in the evaluation of direct expenditure in the Regional Government of Bandung Budget Year 2013-2017, and find out the efforts in overcoming barriers to expenditure evaluation directly on Regional Government of Bandung City Budget Year 2013-2017. The research method uses qualitative methods with descriptive approaches, the types of data used are primary data and secondary data. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation studies. The informants in this study were the Head of the Sub-Division of Expenditure Accounting, the Head of the Sub-Division of Direct Expenditure Budgeting and the Head of the Sub-Division of Finance. In addition, in the analysis of data according to Miles and Huberman there are steps, namely: data reduction, data Display (data presentation) and Conclusion Drawing / Verification (Verification). The results of the research obtained from the interviews that: (1) Evaluation of direct expenditure on the Regional Government of Bandung in the 2013-2017 Budget Year has implemented six dimensions, namely: Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Alignment, Responsiveness and Accuracy. However, from several dimensions there are still some that have not gone well, namely related to the implementation of direct expenditure of the Regional Government of Bandung City, which is still included in the less effective category because the percentage of direct expenditure is still in the range of 60% -80%. (2) Obstacles in the implementation of direct expenditure to the Regional Government of the City of Bandung are the delays in the preparation and changes in the regional income and expenditure budget, mercy in determining the unit price standards and inaccuracy in the preparation of the disbursement plan (cash budget). (3) Efforts to overcome the obstacles in evaluating direct expenditure in the Regional Government of Bandung, namely timely in the preparation of the Regional Budget (APBD), always strives to update the standard unit price and the commitment and trust with third parties greeting procurement