Tinjauan yuridis perkawinan beda agama di Indonesia: Analisis Pasal 35 Huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006 dan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974: Studi penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 111/Pdt.P/2011/PN.Ska

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketentuan Pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006 yang memberikan peluang legalisasi terhadap perkawinan beda agama, dibuktikan dengan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 111/Pdt.P/2011/PN.Ska. yang berisi pemberian izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dan dicatat oleh Kantor Catatan Sipil setempat, sedangkan UU No. 1 Tahun 1974 diafsirkan sebagai aturan yang tidak menghendaki adanya perkawinan beda agama sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1), penjelasan pasal tersebut dipahami UU No. 1 Tahun 1974 menutup terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia. Kedua aturan tersebut memiliki kedudukan setingkat dalam perundang-undangan namun menunjukan adanya pertentangan diantara keduanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkawinan beda agama menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu menurut ketentuan Pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006 dan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam memutus perkara Nomor: 111/Pdt.P/2011/PN.Ska. dan status hukum perkawinan beda agama setelah adanya penetapan pengadilan tersebut. Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa adanya perbedaan ketentuan antara UU No. 23 Tahun 2006 dan UU No. 1 Tahun 1974 telah menimbulkan adanya ketidakjelasan pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah analis isi (content analysis) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hal ini berfungsi untuk mempelajari lebih jauh pengaturan perkawinan beda agama yang termuat dalam Pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006 dan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, dengan studi Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 111/Pdt.P/2011/PN.Ska. sehingga diketahui maksud dari kedua peraturan tersebut. Hasil dari penelitian ini: Pertama, Perkawinan beda agama menurut perundang-undangan di Indonesia, yaitu menurut Pasal 35 Huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006 dibolehkan hanya menyangkut masalah pencatatan dan menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 perkawinan beda agama tidak sah, akibat hukumnya tidak bisa dicatatkan; Kedua, Dasar pertimbangan Hakim memberikan izin perkawinan beda agama pada Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 111/Pdt.P/2011/PN.Ska adalah Pasal 8 huruf (f) Jo. Pasal 21 ayat (4) Jo. Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006, Stbl. 1898 No. 158. Ketiga, Status hukum perkawinan beda agama setelah adanya penetapan pengadilan tersebut hanya menyangkut masalah yuridis, terkait masalah administratif. Perkawinan tersebut dapat dicatatkan sehingga mempunyai akta perkawinan sebagai bukti autentik bahwa perkawinan tersebut benar-benar telah terjadi, bukan sebagai faktor penentu sah tidaknya suatu perkawinan. Dengan demikian, antara UU No. 23 Tahun 2006 dan UU No. 1 Tahun 1974, berlaku asas Lex Specialis Derograt Lex Generalis. Adanya Pasal 35 huruf(a) UU No. 23 Tahun 2006 sebagai aturan khusus yang dapat mengesampingkan aturan umum, bukan menghapus Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974