Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Tahun 2019

Bagi setiap Negara yang memberlakukan hukum dan perundang-undangan di dalam pemerintahannya, maka warga Negara tersebut harus tunduk terhadap aturan-aturan yang ada di Negara tersebut. Hukum yang ditegakkan bertujuan untuk menjamin dan melindungi setiap hak warganya, baikitu dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Untuk melindungi hak dari warganya pemerintah harus memberikan pelayanan dengan baik supaya terciptanya Negara yang sejahtera. Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah implementasi dari undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik di kecamtan Cicalengka kabupaten Bandung tahun 2019. Pelayanan publik(public service) adalah suatu pelayanan atau pemberian terhadap masyarakat yang berupa penggunaan fasilitas-fasilitas umum, baik jasa maupun non jasa, yang dilakukan oleh organisasi publik dalam hal ini adalah suatu pemerintahan. Dalam pemerintahan, pihak yang memberikan pelayanan adalah aparatur pemerintahan beserta segenap kelengkapan kelembagaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Informasi berupa data yang dikumpulkan menggunakan teknik pengumpulan data dan teknik wawancara mendalam kepada pegawai di Kecamatan Cicalengka yang bertugas di bidang kepegawaian, dan kajian dokumentasi resmi atas laporan kinerja intansi pemerintah (LKIP) tahun 2017 yang diperoleh dari pihak kecamatan. Di dalam pelayanan publik yag diberikan di kecamtan Cicalengka berdasarkan LKIP kecamtan Cicalengka pada tahun 2017 kualitas pelayanan publik mencapai angka 75,25% dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat yang dapat diartikan baik, namun untuk akuntabilitas kinerja dengan indikator kinerja AKIP (akuntabilitas Instansi Pemerintah) kecamatan masih menginjak angka 15,71% yang dapat diartikan sangat kurang baik. Untuk Implementasi kebijakan sendiri peneliti menggunakan teori dai Edward III yang terdiri dari dimensi komunikasi,sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Badung masih ada hambatan yang terjadi dalam pengimplementasiannya, maka perlu diberikan perhatian khusus mengenai hal tersebut, sehingga Kecamatan Cicalengka sebaga ifasilitator yang berperan memfasilitasi masyarakat haruslah meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan untuk memenuhi kepuasan masyarakat