Kompetensi absolut pengadilan agama atas perubahan biodata dalam kta Nikah: Studi atas penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 49/ Pdt.P/ 2010/ PAJP

Pada tahun 2010, terdapat Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 49 tentang Perubahan Biodata dalam Akta Nikah. Dalam dalil permohonannya disebutkan terdapat kesalahan penulisan bulan dan tahun Pemohon. Sehingga pemohon memohon kepada majelis hakim untuk menetapkan perbaikan nama dalam akta nikah tersebut. Atas permohonan ini hakim mengabulkan permohonan tersebut. Jenis perkara tersebut tidak tercantum dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim, kemudian mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh hakim, dan, mengetahui metode penemuan hukum yang digunakan oleh hakim dalam penetapan Nomor 49/Pdt.P/2010/PAJP. Penelitian ini didasarkan pada kerangka berpikir bahwa penetapan pengadilan merupakan produk hukum dari perkara permohonan atau voluntair. Kemudian, penetapan pengadilan didasarkan pada hukum tertulis, dan tak tertulis baik yang berhubungan dengan hukum acara, ataupun hukum substansi. Dalam proses pengambilan keputusan, hakim wajib menggali, memahami, dan mengikuti kaidah-kaidah hukum. Perkara yang diterima merupakan perkara yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama. Dan akhirnya penetapan pengadilan agama yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat menjadi yurisprudensi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi. Yaitu metode yang dapat digunakan bagi penielitian teks peraturan perundang undangan dan penetapan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan data yang ditemukan di lapangan, dapat disimpulkan yang menjadi pertimbangan hukum hakim bahwa kepada pemohon harus dibebani wajib bukti untuk mendapatkan kepastian tentang kebenaran adanya kesamaan para pemohon sebagai subjek hukum yang tercatat di dalam berbagai identitas yang berbeda tersebut. Kemudian dasar hukum yang digunakan adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahuun 2007, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Metode Penemuan hukum yang digunakan oleh hakim adalah metode penafsiran sistematis, yaitu majelis hakim menghubungkan makna dan teks Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007. Dari hasil penafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim itu ditemukanlah hukum bahwa perubahan biodata dalam akta nikah merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama di bidang Perkawinan