Pengaruh pengelolaan Keuangan Daerah terhadap akuntabilitas publik pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Bandung

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat.Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama reformasi sektor publik. Salah satu bentuk dari pertanggung jawaban agen, dalam hal ini pemerintah adalah pengelolaan keuangan daerah. Tetapi dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi kegiatan perencanaan dan penganggaran keuangan daerah, BPKA Kota Bandung masih belum bisa melaksanakannya dengan baik. Hal itu terlihat dari data bahwa penyerapan anggaran yang dilakukan BPKA Kota Bandung tidak mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan seberapa besar pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap akuntabilitas publik pada BPKA Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan teori Pengelolaan keuangan daerah menurut Yani (2013: 348) yaitu “Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.” Dan teori Akuntabilitas Publik menurut Mahmudi dalam bukunya yang berjudul Manajemen Kinerja Sektor Publik (2015 : 9) “Kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat (principal)”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, kuesioner dan studi pustaka. Kuesioner disebarkan kepada 27 orang staff BPKA Kota Bandung dengan menggunakan teknik Random Sampling (Acak). Berdasarkan teori dan metode penelitian yang digunakan, penelitian ini menunjukkan bahwa dengan pengujian 2 sisi (signifikansi = 0,05) hasil di peroleh dari t tabel sebesar 2,060. Hal ini dapat dinyatakan bahwa X1 (5,380>2,060), X2 (4,038>2,060), X3 (1,944>2,060) dan X (4,545>2,060). Dari hasil yang di sebutkan di atas, terlihat bahwa t hitung dari dimensi perencanaan dan penganggaran keuangan daerah (X1), pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah (X2) dan pengelolaan keuangan daerah (X) lebih besar daripada t tabel, maka dapat disimpulkan bahwa Ha di terima dan Ho di tolak. Sedangkan dimensi pertanggungjawaban keuangan daerah (X3) Ha di tolak dan Ho di terima