Perlindungan konsumen tehadap produk makanan yang tidak mencantumkan label tanggal kadaluarsa dikaitkan dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Penggunaan label pada produk pangan adalah untuk mempermudah konsumen dalam memperoleh informasi yang benar, jelas dan baik mengenai kuantitas dan kualitas suatu produk. Peredaran produk pangan yang tidak mencantumkan label tanggal kadaluarsa masih banyak beredar di masyarakat, itu semua tentu sangat disayangkan karena tanggal kadaluarsa merupakan salah satu patokan baik atau tidaknya untuk di konsumsi. Sesuai dengan amanat Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Label harus mencantumkan keterangan tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap beredarnya produk makanan yang tidak mencantumkan label tanggal kadaluarsa yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat YLBKI, kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dan upaya untuk mengatasai kendala tersebut. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian tehadap norma atau hukum antara peraturan perundang-undangan maupun peraturan lainnya yang tekait. Metode pendekatannya studi kepustakaan dan studi lapangan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode yurudis kualitatif. Hasil penelitian ini diperoleh tiga kesimpulan. Pertama, masih banyaknya pelanggaran hak-hak konsumen, khususnya pelanggaran hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan jujur terhadap keadaan suatu produk, hal ini terjadi karena kebiasaan konsumen yang kurang teliti terhadap menentukan barang yang di pakai atau di konsumsi, dan pelaku usaha yang tidak perduli akan standar produksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku sehingga terjadinya pelanggaran tersebut. Kedua, masih banyaknya kendala baik itu internal maupun eksternal yang menghambat untuk memaksimalkan dari kinerja lembaga perlindungan konsumen swadaya masayarakat. Ketiga, upaya yang dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yaitu dengan memperbaiki cara kerja sesuai dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen ataupun PP No 59 tahun 2001 mengenai tugas dari Lembaga Perlindungan konsumen swadaya masyarakat itu sendiri dan melakuka kerja sama dengan instansi terkait khususnya dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan mengenai pengawasan peredaran produk makanan yang tidak mencantumkan label tanggal kadaluarsa