Penerapan sadduz dzariah tentang dispensasi nikah berdasarkan penetapan nomor 0005/pdtp/2016/pagrt

Dispensasi Nikah adalah perkara voluntair berupa kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan kepada calon suami istri yang belum mencapai batas umur perkawinan. Dispensasi nikah memiliki kekuatan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 7 ayat (2) yaitu “Dalam hal penyimpangan ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Pengadilan yang dimaksud disini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam tentunya sesuai dengan kewenangan dan kompetensi. Dispensasi Nikah pada Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Grt. diketahui bahwa umur calon suami 15 Tahun dan calon istri 14 Tahun dengan alasan telah hamil. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Metode Hakim dalam Penetapan Perkara Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Grt. dan Penerapan Sadduz Dzari’ah terhadap dasar dan pertimbangan Hakim pada Penetapan Perkara Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Grt Penelitian ini bertolak pada Sadd al-dzari’ah ialah sesuatu yang bisa menyampaikan kepada hal yang terlarang yang mengandung unsur kerusakan, maka wajib ditutup (saddu). Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan “bahwa pembatasan pengertian Al-Zari’ah kepada sesuatu yang dilarang saja tidaklah tepat karena ada juga Al-Zari’ah yang bertujuan kepada yang dianjurkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriftif anlistis, dengan memahami penerapan dan pendekatan kualitatif. Sumber data yang diperoleh yaitu sumber data primer dari wawancara hakim Pengadilan Agama Garut dan sumber data sekunder berupa studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menggambarkan (1) Metode Hakim dalam Penetapan perkara Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Grt. Majelis Hakim hanya memuat sumber hukum tertulis yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama. (2) Penerapan Sadduz Dzari’ah terhadap dasar dan perimbangan Hakim pada Penetapan perkara Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Grt dilakukannya pernikahan kedua calon mempelai untuk mencegah terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma kesusilaan yang sangat membahayakan dan berjepanjangan. Menarik pintu kebaikan dalam perkara ini calon mempelai laki-laki telah siap secara lahir dan bathin bertanggung jawab untuk menjadi kepala keluarga. Menolak pintu keburukannya dalam perkara ini diizinkannya pernikahan kedua mempelai karena sudah sangat mengkhawatirkan ditinjau adari segi moral, hukum adat, keadilan masyarakat dan hukum yang berlaku