Penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam sengketa perkawinan di Pengadilan Agama Cianjur Tahun 2015

Pendekatan Hukum Islam pada alasan perceraian di Pengadilan Agama terdapat pada Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No 1 tahun 1974 namun dengan adanya Rakernas Mahkamah Agung tahun 2010 Hakim Pengadilan Agama dalam mengambil putusan terhadap perkara perceraian juga harus memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang umumnya diterapkan pada kasus Pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperjelas penerapan Undang-undang PKDRT No 23 Tahun 2004 yang merupakan Undang-undang Pidana kepada Pengadilan Agama sebagai lembaga kasus perdata serta mengetahui pertimbangan hakim dalam memperhatikan Undang-undang PKDRT No 23 Tahun 2004 dan menganalisis putusan yang berhubungan dengan Undang-undang tersebut di Pengadilan Agama. Perceraian terjadi karena tidak adanya kerukunan antara suami isteri dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 point d yang berbunyi salah satu pihak melakukan tindakan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain alasan ini yang berkaitan dengan Undang-undang PKDRT Nomor 23 Tahun 2004. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan tentang peraturan perundang –undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori dan data praktek pelaksanaan hukum positif dan hukum yang berlaku pada masa sekarang. Dengan cara pengumpulan data memakai cara studi kepustakaan dan wawancara serta menggunakan data kualitatif yaitu penggunaan kalimat bukan angka dengan dilengakapi bahan hukum primer, sekunder dan tersier . Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 merupakan Undang-Undang Pidana yang diterapkan pada kasus Perdata terutama kasus perceraian yang diakibatkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sesuai dengan rumusan hasil diskusi Komisi II Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama pada RAKERNAS Mahkamah Agung RI tahun 2010. Meskipun Hakim Pengadilan Agama telah mengetahui mengenai hal ini tapi tidak dijadikan sebagai dasar hukum melainkan hanya sebatai ekplisit saja. Karena Hakim Pengadilan Agama menganggap bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 telah terwakili oleh Kompilasi Hukum Islam dan Undung-Undang No 1 Tahun 1974