Tinjauan yuridis terhadap kewenangan Desa dalam penataan ruang berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Juncto Pasal 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur penataan ruangnya sendiri berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Meskipun peraturan ini sudah lama diterapkan, nyatanya sangat jarang sekali desa yang membuat peraturan desa mengenai tata ruang. Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui sejauh mana desa dapat mengatur penataan ruangnya sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan kewenangan desa dalam membuat peraturan tentang penataan ruang; dan Untuk mengetahui implikasi kewenangan desa dalam penataan ruang terhadap sistem penataan ruang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yang menguraikan data kualitatif yang bersumber dari bahan pustaka atau hukum kepustakaan dengan menggunakan pendekatan hukum metode yuridis normatif dilakukan dengan mengkonsepsikan hukum sebagai norma kaidah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada kekuasaan yang berdaulat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan desa dalam penataan ruang dilaksanakan berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa yang disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Des). Kewenangan ini merupakan kewenangan asli yang diamanatkan oleh UU Desa. Kewenangan ini belum berjalan efektif karena kurangnya sumber daya manusia; belum adanya bimbingan teknis terhadap pemerintah desa; besarnya anggaran yang dibutuhkan; serta belum adanya peraturan yang mengatur kewengangan desa dan mekanisme penyusunan penataan ruang desa yang lebih jelas. Mekanisme penyusunan peraturan desa dalam penataan ruang sendiri tidak jauh berbeda dengan tahapan penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten, hanya saja dalam lingkup desa penyusunan peraturan desa dalam penataan ruang ini harus melalui tahap evaluasi dari pemerintah kabupaten/kota sebelum peraturan ini disahkan. Penyusunan peraturan ini nyatanya sulit dilaksanakan karena belum adanya bimbingan teknis terhadap pemerintah desa karena pemerintah kecamatan menganggap desa belum memerlukan pengaturan ruangnya sendiri; belum adanya koordinasi bersama pemerintah kabupaten; dan tidak tersedianya sumber daya manusia. Kewenangan penataan ruang desa ini dapat menampung aspirasi masyarakat desa sesuai dengan budaya lokalnya akan tetapi jika koordinasi tidak berjalan dengan baik maka akan menimbulkan berbagai permasalahan