Studi komparatif sanksi tindak pidana perkosaan menurut KUHP Pasal 285 dan hukum jinayat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

Dewasa ini tindak pidana perkosaan merupakan salah satu tindak pidana yang menjadi permasalahan dinegara indonesia. Tindak pidana perkosaan bukan tindak pidana yang baru tetapi merupakan tindak pidana konvensional yang meresahkan secara umum dan kaum muslim dimasyarakat bahkan dari tahun ketahun semakin meningkat tajam.di indonesia tindak pidana perkosaan sudah diatur secara umum dalam pasal 285 KUHP diancam pidana penjara maksimal 12 tahun. Banyak nya kasus di indonesia termasuk di aceh, maka pemerintahan aceh mengeluarkan perda tentang hukum jinayat pada tahun 2014 merupakan salah satu upaya mengisi kebutuhan hukum positif dalam pelaksanaan syari’at islam. Dalam hukum jinayat tindak pidana perkosaan diatur dalam pasal 48 dengan sanksinya berisfat alternatif dengan hukuman cambuk sebanyak 125 kali sampai 175 kali atau denda antara 1250 gram emas sampai 1750 gram emas murni dan pidana penjara minimal 125 bulan sampai maksimal 175 bulan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sanksi tindak pidana perkosaan, perbedaan dan perbandingan sanksi tindak pidana perkosaan yang termuat dalam pasal 285 KUHP dan Hukum Jinayat Qanun Aceh No 6 Tahun 2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa Library Research yakni teknik pengumpulan data melalui data primer, data sekunder dan data tersier, data-data yang sudah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan pendekatan kualitatif selanjutnya dianalisis dengan menggunakan komparatif, yaitu membandingkan metode dalam obyek yang sama. Langkah penelitian ini, KUHP dan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat di jadikan acuan dalam memaparkan metode pengambilan hukum tentang tindak pidana perkosaan. dari kedua tersebut sehingga diketahui sanksi, perbedaan maupun perbandinganya dan dapat ditarik kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang di teliti. Berdasarkan hasil penelitian ini 1). Sanksi tindak pidana perkosaan dalam KUHP diancam pidana penjara maksimal 12 tahun penjara dan dalam Hukum Jinayat Qanun Aceh sanksi pidana yang dijatuhkan bersifat alternatif dicambuk paling sedikit 125 kali, paling banyak 175 kali atau denda paling sedikit 1.250 gram emas murni, paling banyak 1.750 gram emas murni atau penjara paling singkat 125 bulan, paling lama 175 bulan. 2). Perbedaan sanksi bagi pelaku tindak pidana perkosaan dalam pasal 285 KUHP dan Hukum jinayat Qanun Aceh no 6 tahun 2014 berbeda. KUHP menerapkan sanksi maksimal 12 tahun penjara sedangkan dalam Qanun Aceh berisfat alternatif dengan hukuman cambuk sebanyak 125 kali sampai 175 kali atau denda antara 1250 gram emas sampai 1750 gram emas murni dan pidana penjara minimal 125 bulan sampai maksimal 175 bulan. 3). Dan Perbandingan tindak pidana perkosaan pada pasal 285 KUHP dan hukum jinayat Qanun Aceh Sama-sama menekankan usnur memaksa korban dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan juga, terdapat keselarasan tujuan pemidaan yaitu meliputi tujuan pembalasan, retribusi, penjeraan, perlindungan