Perlindungan perempuan menurut qanun Aceh nomor 6 tahun 2009 dan undang-undang nomor 23 tahun 2004

Perlindungan pada perempuan dari tindak kekerasan, telah diatur oleh pemerintah. Khususnya Provinsi Aceh yang mempunyai aturan sendiri dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan yang berlaku di Provinsi Aceh dan pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dibuatnya peraturan perundang-undangan ini sebagai instrumen hukum untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk, pertama mengetahui yang menjadi dasar perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Qanun Aceh No. 6 Thn. 2009 dan UU No. 23 Thn. 2004, kedua, mengetahui bagaimana pemerintah memberikan perlindungan kepada perempuan baik di Aceh maupun di seluruh Indonesia. Rumah tangga yang seharusnya tentram, damai, bahagia merupakan dambaan setiap orang yang telah menikah, bahkan pemerintah dan agama pun telah membimbing agar rumah tangga menjadi seperti apa yang diharapkan. Namun tak sedikit juga rumah tangga yang akhirnya berujung pada kekerasan dan yang menjadi korban kebanyakannya adalah perempuan dan anak dari situlah pemerintah dan lembaga sosial lainnya berbondong mengatur sedemikian rupa untuk melindungi perempuan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian komparatif, yaitu metode penelitian yang berusaha mencari pemahaman melalui analisis tentang hubungan sebab akibat atau membandingkan faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang akan diteliti. Hasil penelitian menunjukan bahwa : Dasar hukum terbentuknya Qanun Aceh No. 6 Thn. 2004 yaitu, Al-Quran, hadist, UU No. 1 Thn. 1974 tentang Perkawinan, UU, No. 7 Thn. 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, dan UU No. 39 Thn. 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sedangkan yang menjadi dasar terbentuknya UU No. 23 Thn. 2004 yaitu, Pasal 28A sampai 28J, Pasal 29 UUD Thn 1945, UU No. 1 Thn. 1974 tentang Perkawinan, UU, No. 7 Thn. 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, dan UU No. 39 Thn. 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Perlindungan perempuan menurut Qanun Aceh yaitu, membolehkan perempuan mendapsatkan akses dan informasi terhadap segala bentuk perlindungan yang merugikannya, bahwa Pemerintah Aceh memberikan perlindungan kepada perempuan di berbagai bidang. Berbeda dengan UU PKDRT perlindungan perempuan diberikan kepada korban sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan kepada pihak berwajib agar segera memberikan perlindungan sementara, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan