Kewenangan jabatan notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris: Studi kasus putusan nomor 136/Pdt.G/2012/PN.Sby

Notaris dalam menjalankan kewenangannya berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris salah satunya adalah membuat akta autentik ternyata dapat dipersengketakan karena mengandung unsur perbuatan melawan hukum di dalam pembuatannya. Salah satu produk notaris yang dipersengketakan adalah mengenai akta Pernyataan Keputusan Rapat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan akta Pernyataan Keputusan yang dibuat oleh notaris jika terdapat perbuatan melawan hukum, serta mengetahui akibat hukum dari akta Pernyataan Keputusan Rapat yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif Analisis adalah menggambarkan kewenangan notaris dalam membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang terdapat unsur perbuatan melawan hukum dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Serta penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif adalah mengkaji peraturan perundang-undangan mengenai kewenangan Notaris dalam pembuatan akta autentik. Teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teori kewenangan. Kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, seperti kewenangan Jabatan Notaris dan teori perbuatan melawan hukum adalah perbuatan dengan unsur yang bertentangan dengan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Kedudukan akta Pernyataan Keputusan Rapat yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum di dalam pembuatannya ialah dinyatakan batal, tidak sah dan tidak mengikat bagi para pihak. Karena dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tidak dipenuhinya prosedur penyelenggaraan RUPS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar dari Perseroan tersebut. (2) Akibat hukum akta Pernyataan Keputusan Rapat yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum dalam pembuatannya adalah terdegredasinya akta autentik menjadi akta yang mempunyai kekuatan pembuktian akta di bawah tangan oleh pengadilan yang berwenang dalam memutus perkara. Jika notaris melakukan perbuatan melawan hukum atau pelanggaran terhadap UUJN maka akta notaris hanya akan mempunyai pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Akibat dari akta autentik notaris yang seperti itu, maka dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada pihak yang merugikannya