Sanksi penyedia pekerja seks komersial perspektif hukum pidana Islam : analisis pasal 296 dan pasal 506 KUHP

Prostitusi merupakan salah satu perbuatan yang sangat bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan yang mempunyai dampak negatif terhadap sendi-sendi moral kehidupan masyarakat. Dalam upaya menertibkan dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya masyarakat yang tertib dan dinamis serta dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap praktik-praktik prostitusi dilingkungan masyarakat. Penyedia pekerja seks komersial adalah salah satu perangkat dalam prostitusi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana penyedia pekerja seks komersial dalam Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP dan untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi penyedia pekerja seks komersial dengan larangan perzinaan Hukum Pidana Islam merupakan Syar’at Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat, setiap manusia wajib mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Metode penulisan menggunakan analisis deskriptif yaitu menganalisis mengenai sanksi bagi pelaku penyedia pekerja seks komersial terhadap semua golonga. Hasil penelitian disimpulkan : Pertama, tinjauan antara Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana penyedia pekerja seks komersial dengan Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP. Bahwa dalam ketentuan Hukum Pidana Islam tentang penyedia pekerja seks komersial sanksi orang yang membantu atau memudahkan perbuatan perzinahan di hukum dengan hukuman jarimah ta’zir karena merupakan balasan yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya. Kedua, adapun tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi penyedia pekerja seks komersial. Bahwa perbuatan penyedia pekerja seks komersial ini merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan yang berdampak negatif terhadap sendi-sendi kehidupan di masyarakat. Maka dari itu perbuatan penyedia pekerja seks komersial itu dilarang. Dan secara jelas perbuatan penyedia pekerja seks komersial itu mendekatkan atau menghubungkan yang mana nantinya akan melahirkan perbuatan perzinahan. Adapun teori yang dipakai yaitu jarimah tidak langsung artinya tindak pidana yang dilakukan oleh penyedia pekerja seks komersial menghubungkan kepada konsumen dengan pekerja seks komersial. Yang mana hukumannya itu ialah jarimah ta’zir atas dasar bahwa ketentuan sanksi tidak terdapat dalam Al-Quran dan Hadits. Dan hukuman jarimah ta’zir itu sendiri diserahkan kepada penguasa (Hakim)