Hak recall partai politik dan korelasinya dengan prinsip kedaulatan rakyat prespektif Siyasah Dusturiyyah

Mekanisme Recall diatur dalam UU No.17 Tahun 2014 MD3 dan UU No.2 Tahun 2011 Tentang Parpol, Mekanisme Recall diberikan wewenang kepada Parpol untuk memberhentikan anggotanya di Parlemen, maka Parpol tidak boleh sewenang-wenangnya merecall anggotanya apalagi anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Maka mekanisme Recall harus berdasarkan kepada kedaulatan rakyat agar sesuai dengan kehendak rakyat. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Memahami hak recall partai politik dan korelasinya dengan prinsip kedaulatan rakyat. (2) Mendeskripsikan bagaimana kewenangan Partai Politik dalam merecall anggota DPR. (3) Mendeskripsikan relevansi mekanisme recall dengan Siyasah Dusturiyyah. Penelitian ini berawal dari pemikiran bahwa siyasah dusturiyah merupakan pemahaman hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syari’at dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal. Setiap organisasi atau lembaga pemerintahan dalam menjalankan fungsinya harus berpegang pada prinsip-prinsip siyasah dusturiyah diantaranya dengan menerapkan asas maslahatul ummah dan kebebasan serta hak recall partai politik harus sesuai dengan prinsip Kedaulatan rakyat. Penelitian ini dilakukan dengan metode content analysis yaitu pembahasan mendalam terhadap mekanisme recall menurut undang-undang dengan realita yang terjadi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik book survey. Dengan mengacu pada sumber data primer berupa Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ditambah dengan data sekunder berupa buku-buku, jurnal konstitusi dan lain-lain dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Selanjutnya pendekatan yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan mengklasifikasi data-data yang terkumpul sesuai dengan perumusan masalah, menganalisis data dengan yang lain, kemudian menarik kesimpulan. Hasil dari penelitian penulis menemukan bahwa (1) hak recall partai politik sesuai dengan hukum normatif yang telah diatur dalam UU MD3 maupun UU Parpol. Relevansi Mekanisme Recall Partai Politik dengana Prinsip Kedaulatan Rakyat telah bertentangan karena ketika Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang anggota-anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat diberhentikan antar waktu hanya karena perbedaan pendapat dengan DPP Partainya itu menyalahi prinsip kedaulatan rakyat karena yang mempunyai kewenangan tersebut adalah konstituen, dan tidak boleh bergeser dari prinsip kedaulatan rakyat. (2) kewenangan partai politik dalam merecall anggotanya sesuai dengan UU MD3 maupun Parpol, sehingga ketika parpol merecall itu mengacu kepada UU tersebut. (3) Relevansinya dengan siyasah dusturiyyah sedikit sekali menunjukan kesesuaian dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyyah, karena siyasah dusturiyyah bertujuan untuk menjaga kemaslahatan ummat bukan menjaga kemaslahatan satu pihak serta sangat menjungjung tinggi asas kebebasan. Dari data tersebut dapat disimpukan bahwa relevansi mekanisme recall dengan prinsip kedaulatan rakyat masih dikatakan suram karena banyak persoalan yang terjadi sehingga menyalahi kehendak rakyat yang selalu dijungjung tinggi dalam negara Demokrasi dan Relevansi mekanisme recall tersebut sedikit sekali adanya kemaslahatan ummat dalam prinsip-prinsip siyasah dusturiyyah sehingga hanya menguntungkan satu pihak dan juga prinsip kebebasan yang sangat diagungkan pun dilanggar